Tag

pajak

Investasi Jangka Panjang
Kredit dan Investasi

5 Hal Sebelum Memulai Investasi Jangka Panjang

Investasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap individu dengan itu kita memiliki ‘jaminan’ di masa depan tetapi harus kita ingat bahwa suatu investasi merupakan passive income artinya kita tidak bisa langsung menerima hasil yang instan. Investasi juga memiliki risiko yang cukup besar karena kita harus memilih mana yang terbaik untuk kita ke depan nya agar tidak gagal. beberapa jenis investasi diantara lain adalah investasi jangka pendek, menengah dan panjang. Tetapi sekarang orang-orang lebih memilih memikirkan investasi jangka panjang dengan harapan pada hari tuanya nanti dapat digunakan untuk banyak hal seperti pendidikan anak, membuka usaha dan sebagainya. Seperti yang sudah disebutkan diatas investasi ini juga memiliki risiko ini merupakan sesuatu yang akan selalu ada di setiap jalannya sebuah investasi.

"everything will get easier when you make an effort"
Continue reading
Menilik Jumlah Denda Telat Bayar Pajak Motor Hingga 1 Tahun kedepan
Pajak

Menilik Jumlah Denda Telat Bayar Pajak Motor Hingga 1 Tahun kedepan

Pajak merupakan sebuah kewajiban kita untuk melakukan pembayaran pada pemerintah. Untuk pajak kendaraan bermotor, berarti pajak ini dibayarkan karena kita mempunyai kendaraan. pajak ini wajib untuk individu yang mempergunakan fasilitas pemerintah seperti sepeda motor. Dengan ketaatan melakukan pembayaran pajak, pemerintah bisa membangun sarana serta prasarana untuk meningkatkan negara Indonesia. lantas, bagaimana jadinya jika kita terlambat melakukan pembayaran pajak? Berapa denda telat bayar pajak motor hingga 1 tahun?

Orang yang lupa melakukan pembayaran pajak mungkin karena kesibukan pekerjaan yang ia kerjakan sehingga lupa melakukan pembayaran. Kemudian, memiliki keinginan untuk membayar pajak namun bingung seperti apa cara menghitungnya dan berapa biaya yang harus dibayarkan, padahal denda terlambat bayar pajak 1 hari atau 1 minggu sama dengan 1 bulan. Pada denda per hari di dalam hitungan rumus, akan dihitung perbulan, sehingga jika Anda memiliki sepeda motor dan terlambat melakukan pembayaran 1 bulan ditambah 1 hari, keterlambatan akan dihitung 2 bulan.

Banyak orang yang beranggapan jika pembayaran pajak motor begitu rumit dan sulit, sehingga mereka terpaksa harus membayar denda telat bayar pajak motor. padahal syarat pembayaran pajak ini begitu mudah. Dengan mempelajarinya, Anda tidak akan lagi menambah biaya. Ada beberapa cara serta syarat pembayaran pajak motor, seperti:

  1. Anda harus mempersiapkan berkas yang harus dibawa ketika di SAMSAT untuk melakukan pembayaran pajak. Berkas yang harus di bawa seperti KTP asli pemilik kendaraan, STNK, serta BPKB sedangkan untuk Anda yang ingin membayar 5 tahunan, berkas yang dibawa tetap sama,
  2. Ambil formulir di loket khusus. Bila data STNK serta BPKB berbeda, minta formulir lain. Tetapi jika perbedaan antara STNK serta KTP, Anda hanya perlu mengambil formulir di loket khusus,
  3. Isi formulir tersebut. Anda harus mengisi formulir dengan baik dan benar mulai dari alamat pemilik, nama pemilik, plat kendaraan, tujuan pengurusan serta data kendaraan. sesudah selesai mengisi formulir, serahkan formulir dengan berkas yang sudah dibawa dari rumah yakni KTP asli, STNK asli serta lembar utama BPKB, Anda akan dipanggil di loket 3,
  4. Setelah dipanggil, beri slip pembayaran yang tertulis besaran pajak yang harus Anda bayar. Jangan lupa cek bukti pembayaran sementara yang diberi petugas.
  5. Setelah melakukan pembayaran dan diberi bukti pelunasan Anda bisa mengecek bukti pembayaran dari petugas, apakah sudah sama dengan KTTP, jika sudah Anda bisa menyerahkan bukti dan menunggu panggilan dari petugas.

Sebelum membahas mengenai denda, ada beberapa hal yang tercantum dalam STNK yang harus Anda tahu seperti bea balik nama kendaraan motor, PKB, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, biaya administrasi, dan denda yang harus Anda bayarkan jika Anda telah jatuh tempo masa berlaku STNK tetapi belum melakukan perpanjangan.

Pajak kendaraan bermotor sebesar 25% per tahun, terlambat bayar contoh 3 bulan berarti 3 bulan per 12 bulan, jika terlambat 6 bulan berarti 6 bulan per 12 bulan. Contohnya Ali terlambat membayar motor selama 6 bulan, jumlah pajak sebesar Rp 200 ribu, dan SWDKLLJ sebesar Rp 32 ribu. Denda sebesar (200 x 25% x 6/12 + 32 ribu = Rp 57 ribu.

Dengan kemudahan pembayaran pajak yang diberikan pemerintah sekarang ini, seharusnya kita lebih peka dengan keterlambatan pembayaran, apalagi dengan tertib melakukan pembayaran kita tidak perlu membayar denda telat bayar pajak motor lagi.

pajak kendaraan bermotor

SEO enthusiast since 2009 | Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.
Continue reading
4 Keuntungan Layanan Pajak Online Kendaraan Bermotor 24 Jam
Pajak

4 Keuntungan Layanan Pajak Online Kendaraan Bermotor 24 Jam

Kini pemilik kendaraan bermotor semakin dimudahkan untuk menunaikan kewajiban pajak atas kendaraan yang dimilikinya. Layanan pajak online kendaraan bermotor memang menjadi solusi untuk Anda yang selama ini kurang nyaman dengan layanan manual. Pembahasan soal pajak kendaraan memang semakin menarik sebab semakin kesini semakin mudah sekaligus praktis. Terlebih oleh Dirjen Pajak dibangun sistem online yang lebih terkini sehingga pengecekan dan pembayarannya tidak perlu menuju lokasi tertentu, cukup nyaman di rumah.

Sistem Online untuk Layanan 24 Jam

Internet memungkinkan siapa saja menyambangi nya di berbagai waktu, sebab bisa diakses tanpa jeda waktu tertentu. Asalkan punya modal kuota internet sebagai jembatan menuju dunia maya maka berbagai aplikasi, layanan, sampai belanja pun bisa ditunaikan. Dirjen Pajak yang menghendaki para wajib pajak menunaikan pajak dengan tertib kemudian mengadopsi sistem online ini. Awalnya pajak dibayarkan dengan jalan memasuki area kantor pajak, kini cukup membuka internet di rumah.

Layanan online ini tidak hanya membantu menghemat tenaga dan waktu sebab tidak menuntut kehadiran wajib pajak di suatu lokasi khusus. Melainkan juga menawarkan layanan tanpa henti selama 24 jam penuh, tanpa jam istirahat dan tanpa hari libur. Pada akhirnya berbagai keuntungan pun bisa dirasakan dengan layanan tanpa jeda ini, sehingga resiko wajib pajak mangkir bisa dihindari. Sekaligus membantu warga negara yang baik untuk lebih praktis dan minim pengorbanan tatkala melakukan pembayaran.

Keuntungan yang bisa dikantongi untuk layanan pajak online kendaraan bermotor yang buka selama 24 jam ini tentu banyak. Beberapa diantaranya adalah:

  1. Tidak perlu lagi izin jam kantor,

Dulu untuk bisa mengurus pajak kendaraan maka mau tidak mau harus meminta izin dari jam kantor untuk keluar sebentar. Beruntung jika antrian pendek maka tidak perlu izin lama-lama, sehingga efisiensi kerja lumayan banyak terganggu. Berkat layanan yang kemudian dijadikan online maka resiko izin bisa dihilangkan karena cukup bermain dengan jari di depan meja kantor.

  1. Memiliki lebih banyak waktu mengurus pajak,

Jika dulu sebelum sistem pajak online diberlakukan membuat waktu yang tersedia untuk mengurusnya terbatas. Maka setelah sistem dibuat online otomatis Anda memiliki waktu lebih banyak sehingga tidak terpentok oleh jam kerja. Layanan yang buka selama 24 jam membuat mengurus keperluan pajak kendaraan bisa selepas jam kantor atau mungkin di sela jam istirahat. Akhir pekan pun menjadi pilihan menarik untuk menunaikan kewajiban ini sehingga tidak lagi dikejar waktu.

  1. Bisa dilakukan sesuai waktu luang,

Lebih santai dalam mengurus pajak kendaraan memang akan dirasakan karena tidak lagi diburu mengenai jam operasional. Sistem online yang buka 24 jam ini memungkinkan Anda menunggu waktu tenang dan badan jauh dari kecapekan. Maka, bisa ditangani saat waktu luang di tangan Anda pun nyaman dan kewajiban pajak ditunaikan secara tertib. Negara pun dijamin lebih mudah mengelola dana pajak untuk kemudian digunakan sesuai kebijakan pemerintah.

  1. Transaksi yang semakin cepat,

Selain memberi kemudahan menentukan waktu terbaik untuk mengurus pajak kendaraan, layanan online ini juga memberi efisiensi waktu. Proses registrasi sampai pajak bisa dibayarkan lunas tidak akan memakan waktu lama, sehingga sudah lebih berkembang dibanding metode manual seperti dulu. Kecepatan ini akan membantu Anda menikmati layanan pajak online kendaraan bermotor di waktu luang yang mepet, sehingga aman bagi yang super sibuk.

 

SEO enthusiast since 2009 | Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.
Continue reading
perbedaan pajak dan retribusi
Pajak

4 Perbedaan Pajak dan Retribusi yang Perlu Diketahui

Paham mengenai perbedaan pajak dan retribusi tentunya sangat penting sebab memang satu sama lain memiliki perbedaan besar. Meski sama-sama memiliki pungutan dengan nilai tertentu dan nantinya akan dikelola untuk kepentingan masyarakat umum. Keduanya memiliki beberapa perbedaan sehingga jika diketahui akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban ini. Sebagai pungutan wajib tentunya keduanya memiliki manfaat bagi masyarakat dalam menikmati fasilitas umum ataupun menggunakan aset yang dimiliki tanpa adanya unsur kekangan.

Mengenal Berbagai Perbedaan Antara Pajak dengan Retribusi

Di sekitar kita tentunya banyak fasilitas publik yang dikelola oleh negara dan nantinya akan diurus langsung oleh pemerintah daerah. Ketika menggunakan fasilitas publik tersebut maka nantinya ada beberapa yang mewajibkan adanya retribusi. Retribusi sendiri merupakan pungutan yang sifatnya wajib dan nilainya sudah ditentukan bagi pengguna fasilitas umum. Sebut saja seperti terminal, pasar, parkir di instansi pemerintah, dan lain sebagainya.

Pungutan ini nantinya menjadikan pemasukan bagi pemerintah daerah untuk menjaga fasilitas publik yang bersangkutan. Sehingga membayar sesuai dengan ketentuan adalah hal penting sebab nantinya berimbas pada kenyamanan Anda saat mengunjungi tempat umum tersebut. Sebagai pengguna fasilitas publik tentunya menghendaki pasar ataupun terminal terlihat bersih dan rapi. Sekaligus tidak ada pungutan liar yang membuat pengguna fasilitas publik tersebut harus mengeluarkan biaya lebih dan untuk kepentingan orang tertentu saja.

Kembali lagi kepada persoalan perbedaan pajak dan retribusi maka Anda akan menjumpai beberapa hal yang membuat masing-masing punya ciri khas. Perbedaan yang wajib dikenal ini antara lain:

  1. Dasar hukum adanya pajak dan retribusi,

Pajak memiliki dasar hukum berupa UU yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku untuk seluruh wilayah daerah di Indonesia. Sementara untuk retribusi pemungutannya berdasarkan peraturan pemerintah daerah yang tentunya hanya berlaku di satu daerah saja. Inilah alasan mengapa biaya parkir untuk pasar di setiap daerah berbeda karena perhitungan pemerintah daerahnya jelas ikut berbeda.

  1. Balas jasa ketika biaya sudah dibayarkan,

Khusus untuk pajak nantinya usai dibayar oleh pemerintah akan dikumpulkan dahulu setelah dana pajak terkumpul dan dianggap cukup. Baru kemudian akan dibuat bangunan fasilitas publik baru sehingga meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Sementara untuk retribusi pungutan akan sekaligus menyediakan balas jasa, misalnya membayar jasa parkir maka Anda bisa meninggalkan kendaraan dengan pembayaran tersebut. Sehingga jeda waktu antara pembayaran dan balas jasa tidak lama.

  1. Obyek yang mendapatkan kewajiban membayar,

Obyek yang dikenai wajib pajak adalah penghasilan, keuntungan usaha, dan juga kendaraan yang dimiliki seseorang. Selama orang tersebut tidak memiliki kendaraan maka kewajiban membayar pajak kendaraan tidak dimiliki. Sementara untuk retribusi diberlakukan untuk siapa saja yang menggunakan fasilitas publik. Siapapun yang datang ke pasar entah berbelanja atau sekedar jalan-jalan dan naik kendaraan pribadi akan dikenai biaya ini. Apabila tidak datang ke fasilitas publik maka tidak ada retribusi yang perlu dibayar.

  1. Dipungut oleh lembaga yang berbeda,

Tentu perbedaan satu ini sudah diketahui secara umum bahwa pihak yang melakukan pungutan keduanya adalah berbeda. Pajak akan ditarik oleh pemerintah pusat dan dana yang terkumpul akan dimanfaatkan untuk semua daerah. Sementara untuk retribusi akan dipungut oleh pemerintah daerah yang tentu saja hanya dipakai untuk fasilitas publik di daerah yang bersangkutan. Memahami perbedaan pajak dan retribusi ini akan membantu menilai seberapa efektif pungutan yang dibayarkan dengan melirik kondisi sekitar.

retribusi daerah bukan pajak

Continue reading
ss3 pajak
Pajak

Nikmati Layanan SS3 Pajak yang Memberikan 3 Manfaat Menarik Berikut!

Kini setiap perusahaan maupun perorangan yang hendak mengurus pembayaran pajak memanfaatkan sistem SS3 Pajak atau pajak berbasis online. SS3 atau SSE merupakan sistem pembayaran pajak secara online yang tentunya menjadi sistem terbaru. Peralihan dari sistem pembayaran manual ke pembayaran online tentu ada maksud dan tujuan, yakni mempermudah proses tersebut. Sebab selama ini pembayaran pajak terasa ribet dan membuat siapa saja yang terlibat menguras banyak tenaga dan juga waktu.

Ketika zaman sudah berada di era millennia dan masih mengurus pembayaran pajak ke pemerintah dengan sistem manual, tentu merasa malu pada dunia. Apalagi saat ini internet memungkinkan kebutuhan dan kegiatan apapun bisa dilakukan dengan mudah dan juga cepat. Mulai tanggal 1 Juli 2016 pembayaran pajak sudah bisa dilakukan secara online dan kini semakin banyak yang memakai layanan ini. Sehingga jika baru mendengar istilah SS3 ini maka bisa belajar dulu pengertian dan tata caranya seperti apa.

Apa yang Dimaksud dengan SS3?

SS3 atau SSE merupakan kode yang diperoleh melalui beberapa cara untuk mendapatkan deretan angka sebanyak 15 digit. Saat ini pendaftaran SS3 bisa dilakukan melalui website, SMS, ataupun menggunakan layanan perbankan misalnya internet banking. Semakin kesini semakin banyak media bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan kode tersebut sehingga seluruh tagihan pajak bisa dicek dan dibayarkan secara online. Nantinya Anda akan sangat familiar dengan istilah eBilling atau tagihan pajak online.

Manfaat Adanya Layanan SS3

Pembayaran pajak dari tahun ke tahun memang perlu diakui jauh dari kata tertib banyak yang mangkir dari kewajibannya. Mencegah kondisi serupa berjalan di tahun ini dan kedepannya maka sistem perpajakan dirombak secara total. Salah satunya dengan menghadirkan SS3 Pajak yang membuat pengurusan pajak dilakukan secara online. Namun prosedurnya tentu berbeda dan wajib pajak perlu paham internet atau menggunakan jasa perbankan dan sebagainya untuk kemudahan memanfaatkan layanan satu ini.

Namun secara umum layanan SS3 ternyata mampu menyediakan manfaat yang berlimpah, dan beberapa diantaranya adalah:

  1. Pembayaran pajak menjadi lebih fleksibel,

Lewat layanan eBilling melalui SS3 ini sudah tentu membuat keperluan mengurus pajak semakin fleksibel. Sebab bisa dilakukan dimana saja dan juga kapan saja yang tentunya menurunkan resiko seseorang bisa terlambat dalam membayar pajak. Selain itu bisa membantu mengurus aneka kegiatan sehingga di tengah kesibukan masih bisa mengurus pajak yang wajib dibayar tepat waktu.

  1. Perhitungan pajak dan input data lebih akurat,

Memasukan data wajib pajak ketika dilakukan secara manual tanpa menggunakan sistem SS3 biasanya mudah mengalami kesalahan. Kesalahan ini memang bisa diperbaiki namun jika terjadi lebih dari sekali, berapa waktu yang sudah terbuang percuma? Maka akan lebih efektif dan efisien dalam menghemat waktu ketika memakai sistem online ini. Sebab dijamin data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah akurat begitu pula dengan nilai wajib pajak yang harus segera dibayarkan.

  1. Solusi menghemat waktu saat mengurus pajak,

Mengurus pajak tentu bisa membuat waktu seharian dipakai total untuk mengurus keperluan tersebut. Sebab perlu mengurus administrasi dan pendaftaran di kantor pajak sehingga waktu yang dihabiskan jauh dari kata efisien. Pertimbangkan untuk memanfaatkan layanan SS3 ini untuk membantu menekan lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus pajak. Bebas antrian dan menariknya SS3 Pajak bisa dilakukan kapan saja selama akses internet memungkinkan untuk dilakukan.

bayar pajak

Continue reading
Beberapa Tips Tentang Dampak dari Pajak Progesif Tanah
Pajak

Beberapa Tips Tentang Dampak dari Pajak Progesif Tanah

Pajak adalah suatu pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat untuk negara dan digunakan untuk masyarakat umum dan pemerintah, pajak tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan umum, sehingga manfaat dari pajak tidak dapat dirasakan secara langsung. Saat ini, para pemerintah sedang melakukan penyusunan mengenai pajak progesif tanah. Terlebih pada tanah yang nganggur dan tidak produktif. Hal tersebut dilakukan untuk kebijakan ekonomi agar berkeadilan.

Agar kebijakan ini berjalan secara efektif, perlunya implementasi yang dapat dilakukan pada setiap level jenis pajak yang harus tepat, serta dengan teknis atau administrasi. Dengan adanya pengenaan pajak pada lahan yang tidak produktif ini dipilih sebagai instrumen dalam pemerataan serta penciptaan keadilan di lingkungan sosial. Jenis pajak capital gain tax atau pajak final progesif merupakan pajak yang berbasis PPH atau pajak penghasilan, yang berarti bahwa pajak akan diberikan pada saat adanya transaksi pengalihan lahan atau tanah.

Capital gain tax merupakan pajak atas keuntungan dengan selisih antara harga jual dengan harga yang diperoleh atau harga beli. Contohnya harga perolehan tanah Rp 100 juta dan di jual dengan harga Rp 500 Juta, berarti terdapat selisih uang Rp 400 juta. Misal yang harus dibayar pajak 5%, itu artinya pajaknya 5% dikali Rp 400 juta berarti tanah yang dipajaki sebesar Rp 20 juta.

Yang disebut sebagai pajak progesif tanah adalah suatu pengembangan dari pajak penghasilan atau PPH dengan pengalihan Hak atas bangunan atau tanah yang dikenakan atas dasar pada nilai transaksi atau nilai pengalihan. Dikatakan sebagai progesif karena sasarannya adalah tanah kepemilikan kedua atau tanah nganggur. Meski demikian, pajak tersebut pun juga mempunyai kelebihan serta kekurangan. Jenis pajak yang disebut ideal adalah karena adanya pengenaan pada keuntungan serta lebih fair.

Kelemahan dari capital gain tax yaitu adanya ketersediaan berbasis data, dimana harga data dalam perolehan tanah serta data kepemilikan, sehingga butuh integrasi mengenai data kepemilikan juga data nilai tanah yang baik, Ditjen pajak dan BPN yang sinergi. Tidal idealnya pajak final progesif terjadi karena basis transaksinya orang yang cenderung menjauhi nilai pasar, sehingga tantangannya perlunya persesuaian NJOP yang terus berkelanjutan hingga mendekati pada harga pasar. Dari hal tersebut seharusnya pemerintah dapat melakukan skema pajak yang akan dikenakan setiap tahunnya tentu dengan tarif progesif, misal seperti tarif kendaraan. Hal ini tentu dengan tujuan agar menjadikan insentif orang agar dapat mengusahakan atau menjual lahannya.

Pajak Bumi Bangunan atau PBB dapat dijadikan sebagai pilihan yang mungkin bisa dilakukan, akan tetapi kembali lagi pada problem inkompatibilitas Otonomi Daerah, pada PBB pedesaan dan perkotaan merupakan domain pemda. Perubahan tersebut harus berdasarkan Undang-Undang dan adanya koordinasi pengaturan agar adil. Apabila hal ini diterapkan, maka pihak yang paling rugi adalah para pengelola di kawasan industri, karena untuk bisa membangun satu industri saja memerlukan lahan ratusan hektare. Para pengelola di kawasan industri membangun lahannya secara keseluruhan agar terhindar dari pajak progesif tanah. Untuk menjual kawasan industri pun juga tidak akan mungkin dilakukan, karena tidak sesuai pada rencana bisnis yang telah di targetkan. Sedangkan untuk membangun sebuah industri pun juga memerlukan perencanaan yang benar-benar matang dan perlunya insentif pemerintah. Karena membangun sebuah industri memanglah membutuhkan waktu yang tentu sangat panjang. Dalam membangun kawasan industri pun juga perlu banyak persiapan, seperti, pemerintah harus buka jalan, pemerintah lah yang menyiapkan listrik, gas dan juga harus menjaga Zoning karena hal tersebut implikasi pada masyarakat yang ada disekitar, apalagi dengan adanya limbah industri yang akan berdampak negatif pada masyarakat sekitar.

Tanah yang tidak digunakan atau tanah yang menganggur, yang banyak mengatakan bahwa hal tersebut untuk investasi, ada juga yang memanfaatkan tanah nganggur untuk meraih keuntungan dengan mempermainkan harga, sehingga apabila pihak lain atau pemerintah akan menggunakan tanah kosong tersebut menjadi terhambat dengan harga yang sangat menjulang tinggi. Tidak hanya itu, hal tersebut juga cenderung dapat menghambat setiap aktivitas ekonomi. Dampak yang akan di dapat tentu membuat kesenjangan terhadap pendapatan masyarakat kaya dan miskin menjadi semakin jomplang.

Hal yang dilakukan seharusnya ada himbauan dari pemerintah untuk memanfaatkan tanah kosong tersebut dengan cara melakukan kegiatan yang produktif atau dengan dibangun sebagai infrastruktur yang dapat dijadikan sebagai sumber ekonomi yang baru. Alangkah baiknya jika permasalahan ini segera diatasi oleh pemerintah dengan menggunakan instrumen pajak, agar dapat mengubah perilaku masyarakat.

Di dalam ilmu perekonomian, bahwa disetiap pengenaan pajak pada hakikatnya menjauhkan kita pada titik optimal pemanfaatan sumber daya yang ada, tentu hal ini perlu dimaklumi. Apalagi bila pajak yang dikenakan secara langsung terhadap pada konsumsi atau produksi yang akan diterapkan ke dalam bentuk pajak atas transaksi, tentu hal ini dapat berdampak kerugian yang ditanggung jika dihitung secara keseluruhan dari semua pihak yang ikut terlibat, seperti: pemerintah, penjual serta pembeli. Akan tetapi pajak juga di perlukan dalam mengubah perilaku masyarakat agar lebih efisien dan efektif serta pajak juga dibutuhkan untuk penerimaan negara. Sehingga sangat dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk meyakini suatu perilaku yang memang kurang baik.

Disisi lain pemerintah sedang melakukan program perumahan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan kenaikan harga jual akibat pengenaan pajak baru, tentu hal ini tidaklah diinginkan oleh seluruh rakyat. Yang perlu diketahui, bahwa hal ini yang hanya bisa membeli rumah hanyalah masyarakat yang berpenghasilan tinggi sebagai investasi atau untuk tujuan spekulatif. Sehingga tanpa adanya invertensi dari pemerintah, maka masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak akan mampu untuk membeli rumah. Jangan sampai hal yang sudah menjadi niat baik mengenai rencana pajak progesif tanah justru akan membuat masyarakat semakin merasa dipersulitkan dalam penghasilannya yang minim.

Memang pada teori yang ada, bahwa pengenaan pajak bisa mengubah perilaku seseorang karena naiknya resiko perilaku setelah pengenaan pajak. Seseorang berfikir dalam membeli tanah, mereka dapat menjualnya kembali dan tentu dengan harga yang tinggi setelah mengeluarkan biaya. Meskipun telah dikenakan pajak, para spekulan tersebut tetap akan beraksi dalam menjual tanah dengan harga yang masih tinggi dengan keuntungan yang besar pula.

Dengan membaca uraian di atas, tentu bisa memaklumi rencana adanya pajak progesif tanah yang tidak dapat dilakukan dengan mudah. Sebenarnya permasalahan yang terjadi adalah kenaikan pada harga tanah yang terus mengalami kenaikan dan tidak dapat terkontrol. Kenaikan yang terjadi karena pertumbuhan dalam permintaan yang melebihi dari penawaran. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut turunkan permintaan atau bahkan naikkan penawaran. Meskipun tujuan yang dilakukan ini sangatlah mulia. Akan tetapi sangat dibutuhkan adanya kajian akademis untuk memadai sebelum ketentuan ini diberlakukan.

pajak progresif tanah

SEO enthusiast since 2009 | Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.
Continue reading
pajak motor 2017
Info

Serba-serbi Proses Pembayaran Pajak Motor 2017

Sekarang ini sudah hampir setiap orang di Indonesia memiliki motor. Kendaraan motor sudah bukan menjadi sebuah barang yang mewah lagi sekarang ini, karena itu hampir semua orang di Indonesia memiliki motor dari segala jenis kalangan masyarakat yang ada di Indonesia. Dengan banyak para pengendara motor, tentu saja membuat pemerintah untuk bisa memberikan sebuah aturan yang tepat yang harus dipatuhi oleh setiap pemilik dan pengendara motor di Indonesia, salah satunya adalah harus tepat membayar pajak. Pajak motor 2017 ini juga masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya mengenai proses pembayaran dari pajak motor itu sendiri.

Para produsen dan juga para penjual motor yang ada di Indonesia juga telah memberikan begitu banyak pilihan kepada masyarakat di Indonesia untuk bisa memilih dan juga menentukan jenis dan juga tipe motor yang cocok dan juga yang tepat bagi Anda. Setiap tipe dan jenis motor yang ditawarkan dan dijual di dealer-dealer motor yang ada di Indonesia tentu saja dibuat dengan merek yang berbeda-beda dan tentu saja dengan keunggulan yang berbeda-beda juga. Semua hal tersebut telah dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan dari setiap masyarakat di Indonesia dan juga telah ditentukan dan disesuaikan dengan kemampuan dari masyarakat di Indonesia.

Untuk proses pembayaran pajak motor 2017 juga tetap sama dari tahun sebelumnya. Melakukan pembayaran pajak motor memang harus datang langsung ke tempat pembayaran atau ke samsat yang sesuai dengan identitas diri Anda yang tertera di dalam surat motor yang Anda miliki atau biasa disebut dengan STNK. Untuk membayarkan pajak motor Anda, Anda harus datang ke samsat tersebut dengan membawa semua dokumen yang dibutuhkan dan yang akan dicari dan diserahkan kepada pihak yang terkait disana. Setelah itu baru bisa untuk dilakukan pengecekan dan juga bisa di tetapkan nominal jumlah dari pajak motor yang Anda miliki yang harus di bayarkan.

Proses pembayaran pajak motor yang harus dilakukan sendiri di samsat yang sesuai dengan yang ada di STNK motor Anda juga bisa dilakukan dengan cara yang cepat yaitu dengan cara sistem delivery atau dengan cara langsung tanpa harus turun dari motor yang akan Anda bayarkan pajaknya nanti. Anda sebelumnya harus mengantri terlebih dahulu untuk bisa mengikuti dan menikmati fasilitas tersebut, karena banyaknya antusias masyarakat yang memilih untuk melakukan proses pembayaran pajak dengan cara dan sistem seperti itu. Dan juga untuk melakukan pembayaran seperti itu, Anda diharuskan membawa dan mengendarai motor yang akan Anda bayarkan pajaknya karena tidak bisa untuk diwakilkan atau tidak bisa di proses jika motornya tidak dibawa juga.

Meskipun sudah banyak peringatan dan juga informasi mengenai tidak diperbolehkannya pembayaran melalui jasa calo atau jasa pergantian yang lainnya, tetapi pada kenyataannya masih banyak orang-orang yang membayar jasa seorang calo untuk membayarkan pajak motor yang mereka miliki. Berbagai alasan pun bisa di dapatkan kenapa mereka lebih memilih untuk menyewa jasa calo untuk bisa membayarkan pajak mereka dan salah satu alasan yang paling banyak diutarakan adalah karena faktor kerjaan dan juga faktor sibuk yang mereka miliki, sehingga tidak memiliki waktu luang untuk pergi ke samsat dan membayarkan pajak motor mereka sendiri. Selain itu juga orang-orang tersebut malas dan tidak mau panas-panasan untuk mengantri dengan waktu yang lama untuk bisa mendapatkan giliran untuk membayar pajak mereka. Semua alasan tersebut tentu saja tidak bisa diperbolehkan karena memang sudah ada peraturan dari pemerintah.

Membayarkan pajak motor 2017 merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan dan di penuhi oleh semua masyarakat Indonesia yang memiliki sepeda motor. Jangan sampai Anda menunda untuk melakukan pembayaran pajak motor Anda, karena jika telat berarti STNK Anda dalam keadaan mati atau tidak aktif, dan jika ada razia di jalan, Anda bisa mendapatkan masalah atau juga hukuman denda atau sanksi dari polisi. Maka usahakan agar Anda selalu tepat waktu dalam membayarkan pajak motor Anda.

Di dalam STNK motor yang Anda miliki juga tertera dengan baik dan dengan jelas mengenai masa berlaku dari surat STNK motor tersebut. Jadi tidak ada alasan bagi Anda untuk telat dalam membayarkan pajak motor Anda dengan alasan lupa dan juga dengan alasan tidak tahu tanggal atau masa berlaku dari STNK motor yang Anda miliki. Karena di dalam STNK tersebut ada informasi yang memberikan dengan jelas masa berlaku dari STNK tersebut berlaku hingga tanggal, bulan dan juga tahunnya dengan jelas.

Memiliki sebuah kendaraan dalam bentuk apa pun tentu saja memiliki aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah Indonesia yang harus bisa dipatuhi dan dipenuhi oleh seluruh masyarakat di Indonesia agar negara ini selalu daman dan juga tentram di dalam segi kehidupan hidup bermasyarakat. Membayarkan pajak motor juga menjadi sebuah kewajiban Anda sebagai warga negara yang baik dan juga patuh dengan hukum yang berlaku di Indonesia, tentu saja Anda harus bisa mematuhi aturan itu semua.

Pajak motor 2017 memang menjadi kian ramai saja karena setiap tahun di Indonesia, jumlah dari masyarakat yang memiliki sepeda motor semakin meningkat dan semakin banyak. Maka tidak heran jika setiap tahunnya tempat pembayaran pajak motor atau samsat yang ada dan telah disediakan oleh pemerintah selalu ramai dengan masyarakat Indonesia. Masyarakat di Indonesia yang memiliki sepeda motor semakin banyak dengan adanya satu orang yang memiliki lebih dari satu motor. Fenomena tersebut tentu saja tidak aneh karena memang mereka juga membeli motor untuk kebutuhan mereka setiap harinya.

Kondisi jalanan di Indonesia yang sudah sangat ramai dengan kemacetan setiap harinya yang tidak bisa dihindari lagi, membuat masyarakat membutuhkan sebuah kendaraan yang bisa mereka gunakan setiap harinya untuk bekerja dan juga untuk sekolah dengan cepat dan juga praktis. Dan itu semua dimiliki dan bisa diberikan oleh sepeda motor, jadi karena hal itulah banyak masyarakat di Indonesia yang memilih motor sebagai kendaraan yang mereka pilih dan mereka gunakan setiap hari.

Semakin banyaknya minat dan juga permintaan dari masyarakat Indonesia mengenai motor, tentu saja merupakan sebuah keuntungan yang besar bagi para produsen motor diluar sana untuk bisa memberikan jenis motor yang terbaik yang bisa dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Karena itu juga bisa menjadi keuntungan bagi pemerintah karena tentu saja pada saat pembayaran pajak motor 2017 akan mengalami peningkatan jumlah pengendara sepeda motor yang akan datang.

Semua keuntungan yang diberikan oleh kendaraan seperti motor ini, sekiranya juga harus diimbangi dengan manusianya yang akan mengendarai motor tersebut. Selain dengan harus mematuhi semua peraturan lalu lintas yang ada, Anda juga harus tepat di dalam membayarkan pajak motor 2017 yang sudah menjadi kewajiban Anda sebagai pengendara motor.

 

SEO enthusiast since 2009 | Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.
Continue reading
djp pajak di indonesia
Pajak

Sekilas Tentang DJP Pajak dan Perpajakan di Indonesia

Setiap warga negara di Indonesia harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku. Salah satu kewajiban warga negara adalah untuk membayar pajak kepada negara. Pajak sendiri merupakan pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara dan kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum dan pemerintah. Lembaga yang mengurus sistem perpajakan dan kebijakan pajak di Indonesia adalah DJP Pajak.

 

DJP Pajak adalah direktorat jenderal yang berada di bawah naungan Kementrian Keuangan Indonesia dengan tugas untuk bisa merumuskan dan melaksanakan standardisasi dan kebijakan teknis di bidang perpajakan. DJP sendiri merupakan singkatan dari Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk menyelenggarakan berbagai macam fungsi yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia.

 

Berikut ini beberapa penyelenggaraan fungsi dari DJP Pajak:

 

  • Merumuskan kebijakan dalam bidang perpajakan.
  • Melaksanakan berbagai macam kebijakan dalam bidang perpajakan.
  • Merumuskan standar, pedoman, kriteria, norma dan juga prosedur dalam bidang perpajakan.
  • Memberikan bimbingan teknis serta evaluasi dalam bidang perpajakan.
  • Melaksanakan administrasi DJP Pajak.

 

Setelah sekilas menyinggung terkait tugas dan juga fungsi dari DJP Pajak, maka Anda pun juga perlu mengetahui berbagai hal tentang pajak karena sebagai warga negara, membayar pajak adalah wajib. Pajak sendiri merupakan pungutan wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk negara dan kemudian bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat umum dan pemerintah. Meski memang rakyat yang membayar pajak tidak bisa merasakan manfaatnya secara langsung, namun hal ini sangat wajar mengingat pajak diperuntukkan bagi kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

 

Pajak adalah salah satu dari banyak sumber dana milik pemerintah yang bisa digunakan untuk melaksanakan pembangunan, baik pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah. Pemungutan pajak bersifat memaksa karena memang telah diatur oleh Undang-Undang. Pajak sendiri adalah kontribusi kepada negara yang dilakukan oleh badan atau pribadi yang bersifat memaksa berdasar Undang-Undang dan bisa dipakai untuk dapat memakmurkan rakyat. Dari segala definisi tersebut, maka ciri-ciri pajak adalah:

 

  • Pajak adalah kontribusi wajib oleh warga negara kepada negara. Dengan begitu, setiap warga negara berkewajiban dalam membayar pajak. Meski begitu, terdapat syarat dan ketentuan tertentu untuk warga negara yang berkewajiban membayar pajak, salah satunya adalah warga negara tersebut memiliki penghasilan yang tidak kena pajak sebesar lebih dari Rp 2.050.000 per bulannya. Dengan begitu, apabila Anda adalah seorang pegawai atau karyawan yang memiliki pendapatan lebih dari 2 juta per bulan, maka sudah diwajibkan membayar pajak. Sedangkan jika Anda pengusaha, maka penghasilan yang akan dikenakan adalah 1% dari total penghasilannya.
  • Pajak bersifat memaksa untuk seluruh warga negara yang sudah memenuhi syarat subyektif dan obyektif. Bahkan dalam undang-undang telah dijelaskan barang siapa yang dengan sengaja tidak membayar pajak maka bisa diberikan sanksi baik secara administratif maupun hukum pidana.
  • Berbeda halnya dengan retribusi dimana warga negara akan langsung mendapatkan manfaat, seperti parkir, maka pajak tidak demikian. Warga negara yang membayarkan pajak tidak bisa menerima manfaat secara langsung terhadap pembayarannya karena pajak digunakan untuk kepentingan umum sehingga yang menerima manfaat adalah masyarakat secara umum. Biasanya dana dari pajak digunakan untuk memperbaiki jalan raya, memberikan fasilitas kesehatan yang murah atau gratis, biaya pendidikan gratis dan masih banyak lagi.
  • Pajak telah diatur di dalam undang-undang secara keseluruhan mulai dari mekanisme, perhitungan, pelaporan dan juga pembayarannya.

 

Sebagai sumber pendapatan untuk negara yang utama, maka pajak memiliki nilai yang strategis dalam segi perspektif ekonomi. Hal ini menjadikan pajak bisa dilihat dari 2 perspektif, yaitu:

 

  • Pajak dilihat dari perspektif ekonomi – hal ini dapat dinilai dari peralihan sumber daya dari sektor warga negara ke sektor publik. Dengan begitu pajak bisa memberikan gambaran dimana adanya perubahan situasi yaitu berkurangnya kemampuan suatu individu dalam menguasai sumber daya untuk menguasai kepentingan barang dan jasa, serta bertambahnya kemampuan keuangan dalam negara untuk menyediakan barang dan juga jasa publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.
  • Pajak dilihat dari perspektif hukum – pajak dilihat dari perspektif hukum terjadi lantaran akibat dari adanya ikatan yang dapat timbul lantaran undang-undang sehingga timbullah kewajiban awal warga negara untuk menyetorkan uang dalam jumlah tertentu kepada negara. Disini, negara bisa memiliki kekuatan untuk bisa memaksa karena pajak tersebut nantinya akan dipergunakan untuk bisa menyelenggarakan pemerintahan. Dengan begitu dapat diperjelas jika pajak menjamin kepastian hukum baik untuk petugas, pengumpul pajak dan warga negara.

 

Meski memang manfaatnya tidak dapat secara langsung dirasakan oleh seluruh warga negara, namun pajak memang diakui memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan bernegara. Pajak ini adalah sumber pendapatan negara yang nantinya bisa dipergunakan untuk membiayai pengeluaran yang dibutuhkan. Pengeluaran ini termasuk juga pengeluaran untuk berbagai kepentingan dan pembangunan.

 

Berikut ini beberapa fungsi dari pajak:

 

  • Fungsi anggaran – pajak adalah sumber pendapatan negara yang didapat dari mengumpulkan dana dari wajib pajak untuk kas negara yang bisa dipakai untuk membangun kepentingan nasional ataupun untuk keperluan pengeluaran negara yang lain. Dari sini bisa diambil kesimpulan jika pajak adalah sumber pendapatan yang bertujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan negara.
  • Fungsi mengatur – pajak juga memiliki fungsi mengatur dan melaksanakan kebijakan negara di lapangan sosial dan juga ekonomi sehingga biasa disebut fungsi regulasi. Fungsi mengatur ini jika dijabarkan bisa dipergunakan untuk:

 

  • Pajak bisa digunakan untuk penghambat laju inflasi.
  • Pajak bisa digunakan sebagai alat yang dapat mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor.
  • Pajak bisa digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap barang yang diproduksi dari dalam negeri, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.
  • Pajak bisa mengatur dan juga menarik investasi modal sehingga perekonomian negara bisa lebih produktif dan terbantu.

 

  • Fungsi pemerataan – pajak bisa digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.
  • Fungsi stabilisasi – pajak juga bisa digunakan sebagai alat untuk menstabilkan keadaan perekonomian negara, misalnya mengatasi inflasi dengan pemerintah menetapkan pajak tinggi agar jumlah uang beredar di masyarakat pun bisa dikurangi. Sedangkan jika mengatasi deflasi, maka pemerintah bisa melakukannya dengan menurunkan tarif pajak agar jumlah uang yang beredar bisa teratasi.

 

Fungsi pajak tersebut adalah fungsi yang umum dapat dijumpai di berbagai negara di dunia. Namun untuk Indonesia sendiri, pemerintah lebih menitikberatkan kepada fungsi anggaran dan fungsi regulasi. Lembaga pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab untuk bisa melakukan pengelolaan pajak di negara Indonesia adalah DJP Pajak yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan. Tanggung jawab dalam kewajiban untuk bisa membayar pajak sendiri diserahkan kepada masyarakat yang disesuaikan dengan sistem self assessment dan telah diatur dalam sistem perpajakan di Indonesia.

 

SEO enthusiast since 2009 | Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.
Continue reading
Dampak Negatif Penggelapan Pajakj
Indonesia

Dampak Negatif Penggelapan Pajak

Disetiap negara tentu akan ada yang namanya pajak tidak terkecuali di Indonesia. Kemanapun Anda pergi dan berada atau membeli keperluan sehari-hari, Anda harus membayar pajak. Dengan adanya pajak, perekonomian setiap negara tentu akan terbantu karena pajak adalah sumber penerimaan yang paling besar untuk setiap negara jika dibandingkan dengan sektor migas dan non-migas.

Untuk itu, setiap negara harus mengelola dengan baik mengenai pajak yang mereka terima. Direktorat Jenderal Pajak berperan penting dalam tugas serta fungsi penerimaan pajak yang strukturnya dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Namun ternyata pajak adalah sebuah beban untuk setiap perusahaan sehingga tidak jarang banyak perusahaan yang melakukan penggelapan pajak. Tentunya penggelapan pajak ini sangat memberikan dampak yang negatif untuk negara tersebut. Lalu, apa saja dampak negatif penggelapan pajak dan cara sebagian oknum/perusahaan melakukan penggelapan pajak? Berikut adalah uraiannya:

Pajak

Pajak (sumber gambar: pemeriksaanpajak.com)

Cara Melakukan Penggelapan Pajak

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan penggelapan pajak sehingga perusahaan tersebut membayar pajak dengan jumlah yang tidak semestinya. Adapun cara yang biasa mereka lakukan adalah sebagai berikut.

–       Laporan untuk penjualan dibuat lebih kecil jika dibandingkan dengan yang sesungguhnya

–       Membuat biaya-biaya pengeluaran dengan jumlah yang sangat besar pada perusahaan tersebut sedangkan biaya yang mereka buat sebenarnya tidak pernah terjadi

–       Bukti transaksi yang dibuat perusahaan adalah palsu.

Contoh Kasus Penggelapan Pajak di Indonesia

Yang telah kita ketahui saat ini Indonesia sering kali tersandung masalah mengenai penggelapan dana yang dilakukan oleh oknum-oknum nakal. Hal ini juga berlaku mengenai penggelapan pajak seperti yang dilakukan oleh beberapa oknum berikut ini.

–       Kasus dugaan dari penggelapan pajak yang telah dilakukan oleh PT Indo Sepadan Jaya

–       Kasus penggelapan pajak yang telah dilakukan oleh Gayus Tambunan

Dampak Negatif dari Penggelapan Pajak

Ada banyak dampak negatif dari penggelapan pajak untuk suatu negara terutama di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa diantaranya:

  1. Adanya hutang serta penyelewengan pajak akan berakibat penerimaan negara menjadi berkurang untuk sektor perpajakan. Dengan begitu, hal ini akan membuat pembangunan infrastuktur menjadi terhambat.
  2. Karena adanya wajib pajak yang berusaha untuk menyembunyikan penghasilan perusahaan agar pihak Ditjen Pajak tidak dapat mengetahuinya maka akan membuat modal menjadi langka. Hal ini akan berakibat pada perusahaan tidak berani untuk menawarkan uang mereka kepasar modal karena uang mereka adalah hasil dari penggelapan pajak.
  3. Penggelapan pajak akan membuat penyusunan RAPBN menjadi terhambat.
  4. Penggelapan pajak  yang dilakukan oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap persaingan yang secara sehat untuk setiap perusahaan jika perusahaan tersebut melakukan pengelakan terhadap pajak yaitu melalui cara biaya yang mereka miliki ditekan dengan secara tidak wajar. Dengan kata lain, perusahaan tersebut tidak mengakui jika mereka tidak memperoleh keuntungan yang lebih besar. Hal ini akan berdampak pada perusahaan yang jujur sehingga perusahaan yang mengelak tersebut akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar daripada perusahaan yang berlaku jujur.
  5. Dengan melakukan penggelapan pajak, laju pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan atau macet. Apabila setiap perusahaan terbiasa melakukan  penggelapan pajak maka perusahaan tersebut tidak mampu meningkatkan produktifitas sehingga perusahaan akan melakukan penggelapan pajak agar mendapatkan laba yang lebih menguntungkan untuk perusahaannya.

Sebagai orang yang bijak, tentunya Anda selaku orang yang wajib dan taat membayar pajak harus mematuhinya. Jangan sampai perusahaan yang Anda miliki atau tempat Anda bekerja  melakukan penggelapan pajak.

Continue reading
Pajak
Indonesia

Persyaratan untuk Memperoleh Keringanan Pajak

Keringanan pajak adalah salah satu dari 3 poin utama yang terdapat didalam paket Kebijakan Ekonomi Jilid VII. Adanya dari paket kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan respon mengenai laju perekonomian Indonesia serta dunia yang melambat. Pihak BPKM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) juga sangat optimis jika paket tersebut akan memberikan dampak yang positif setelah diresmikan oleh Pemerintah terutama pada bagian meningkatkan daya saing dalam investasi sektor padat karya.

Dengan adanya keringanan pajak ini tentu akan memberikan beberapa keuntungan terhadap beberapa perusahaan. Selain itu tentunya akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia agar lebih menjadi sejahtera dan makmur.

Lalu, apa saja persyaratan untuk memperoleh keringanan pajak? Berikut ini beberapa ulasan mengenai salah satu poin dari Kebijakan Ekonomi Jilid VII yaitu keringanan pajak:

Pajak

Pajak (sumber gambar: pajak.go.id)

Alasan diberlakukannya keringanan pajak

Pada paket kebijakan ekonomi yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah didalamnya telah disebutkan jika pemerintah akan memberlakukan keringanan pajak atau disebut juga tax allowance. Diberlakukannya kebijakan ini merupakan sebuah cara agar nilai tukar rupiah lebih menguat terhadap dolar.

Selain itu, saat ini pemerintah juga memberikan peraturan baru tentang keringanan pajak atau tax allowance ini agar mempunyai kriteria yang lebih longgar dalam pembuatannya. Tentunya hal ini sangat berbeda dengan yang sebelumnya dimana pada waktu itu kriteria yang dibuat oleh pemerintah lebih ketat dan sangat detail.

Syarat mendapatkan keringanan pajak

Jika perusahaan Anda ingin mendapatkan keringanan pajak maka Anda harus memenuhi beberapa persyaratan. Dibawah ini adalah persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah mengenai keringanan pajak:

  1. Melakukan investasi dengan jumlah yang besar

Bagi Anda yang ingin melakukan investasi dalam jumlah yang besar di Indonesia maka Anda akan mendapatkan keringanan pajak. Hal ini juga berlaku kepada perusahaan yang tidak mengirimkan 100% dividennya ke luar negeri. Dengan demikian dividen tersebut perlu digunakan dalam melakukan re-investasi. Agar para investor lebih terus tertarik untuk berinvestasi di Indonesia maka pemerintah juga memberikan diskon pajak.

  1. Mempunyai orientasi ekspor

Perusahaan yang melakukan ekspor setidaknya paling sedikit adalah 30% dari produksinya akan mendapatkan keringanan pajak. Dengan demikian akan semakin banyak perusahaan yang terus berlomba dan lebih gigih lagi dalam mencari pasar di luar agar mendapatkan keringanan pajak. Tentunya hal ini sangat penting untuk setiap perusahaan.

  1. Menggunakan tingkat kandungan lokal lebih tinggi

Salah satu contohnya adalah perusahaan galangan kapal dalam negeri. Mengapa hal ini harus diberlakukan? Tujuannya adalah agar semua industri kapal yang ada di Indonesia lebih mempunyai gairah didalam negerinya sendiri. Selain itu hal ini juga bertujuan agar para perusahaan Indonesia tidak hanya mengandalkan kapal yang berasal dari impor. Apabila setiap perusahaan menggunakan kapal dalam negeri maka perusahaan tersebut tidak akan dikenakan PPn. Hal ini juga bertujuan untuk meminimalisir kegiatan impor kapal.

  1. Melakukan research and development

Setiap perusahaan yang melakukan research and development akan mendapatkan keringanan pajak sehingga Indonesia bukan hanya menjadi seperti tukang yang melakukan assembling tetapi harus ada juga sebuah pengembangan produk yang berasal dari research and develompent. Selain itu, perusahaan akan mendapatkan keringanan pajak apabila perusahaan tersebut menggunakan tenaga kerja Indonesia setidaknya minimal adalah 5000 orang. Kemudian perusahaan tersebut harus melakukan penyampaian mengenai daftar pegawai agar perusahaan tersebut mendapatkan keringanan pajak (PPh) yang tercantum dalam pasal 21.

Demikianlah beberapa poin terkait kebijakan keringanan pajak yang telah diluncurkan oleh pemerintah.

Continue reading