2019, Penentu Arah Keberlangsungan Fintech Indonesia

Industri teknologi finansial (financial technology/fintech) di Indonesia sedang mengalami revolusi besar-besaran. Ini dapat dilihat terutama dengan kenyataan bahwa platform penyedia pinjaman berbasis teknologi berhasil mendobrak dan menjadi pendorong utama perkembangan industri fintech.

Industri teknologi finansial (financial technology/fintech) di Indonesia sedang mengalami revolusi besar-besaran. Ini dapat dilihat terutama dengan kenyataan bahwa platform penyedia pinjaman berbasis teknologi berhasil mendobrak dan menjadi pendorong utama perkembangan industri fintech.

Apabila sebelumnya sebagian besar pemain fintech merupakan penyedia jasa pembayaran dan situs pembanding, kini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan bahwa sampai akhir tahun ini jumlah fintech pendanaan (fintech lending) akan naik menjadi 244 dari tahun sebelumnya hanya 88 perusahaan. Data OJK juga menunjukkan akumulasi nilai pinjaman yang disalurkan di Indonesia telah mencapai Rp 23,2 triliun, dengan tingkat pertumbuhan lebih dari 800% sejak awal.

Pertumbuhan industri yang massif selama dua tahun terakhir sejak dikeluarkannya POJK 77/2016 (POJK 77) tidaklah mengejutkan. Tren pertumbuhan positif tentunya diharapkan akan terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Tahun 2019 ini menarik dan mungkin akan menjadi penentu pertumbuhan fintech pendanaan di Indonesia di masa mendatang.

Secara khusus, tahun 2019 akan menjadi tahun percobaan di mana kita akan mengetahui apakah pasar, infrastruktur, siklus kredit, dan modal yang tersedia bagi industri ini akan mendorong per tumbuhan industri secara berkesinambungan. Tahun ini juga sepertinya akan menunjukkan kepada kita bagaimana berbagai platform di dalam industri ini akan mulai terkonsolidasi. Tentunya ini adalah hal yang wajar dan tidak terhindarkan sebagai konsekuensi atas semakin ketatnya kompetisi di dalamnya. The Blue Ocean is turning Red!

Penataan Industri Melalui Regulasi

Setelah menerbitkan POJK 77, OJK telah bergerak cepat untuk menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi resmi yang menaungi industri fintech pendanaan. Pengakuan resmi berlandaskan peraturan ini memberikan restu yang lebih besar kepada AFPI untuk meregulasi para anggotanya secara mandiri (Self-Regulated Organization) dan serupa dengan FINRA di Amerika Serikat serta Financial Services Standards Association di Swiss.

Visi AFPI adalah untuk mendorong akses keuangan inklusif melalui layanan keuangan digital. Ketika AFPI mempersatukan pemikiran dan mengorganisir dirinya secara profesional untuk mewujudkan visi tersebut, maka pesan kepada pelaku di dalam industry akan menjadi lebih solid; AFPI akan bergeming untuk melindungi dan mengembangkan pasar.

Oleh karena itu, semestinya para anggota perlu menciptakan tata kelola perusahaan yang baik sehingga tercipta ekosistem pasar yang kondusif. AFPI berdiri di atas fondasi yang baik karena kepercayaan investor terhadap industri cukup tinggi serta OJK yang terbuka dalam memberikan ruang bagi para penyelenggara untuk berinovasi dengan bertanggung jawab.

Namun demikian, peran dan soliditas AFPI akan teruji dengan lebih baik apabila mampu menaungi industri melewati berbagai tantangan di depan. Seperti menurunnya kepercayaan investor atau potensi munculnya resistensi yang kuat dari publik atau pemerintah terhadap industri fintech pendanaan. Untuk menjawab tantangan ini, AFPI harus mampu mengembangkan kapasitas dan kapabilitas SRO.

Selain itu, AFPI harus memberikan fokus yang lebih besar pada tata kelola, supervisi, pengawasan, dan penegakan sebagai pilar utama peranannya. Pilar-pilar utama ini, jika dibangun dengan baik, akan menjadikan AFPI sebagai SRO yang tangguh, yang tidak hanya mempertahankan kepercayaan investor dan badan regulasi, namun juga menjadi badan yang dihormati dan dipandang relevan oleh para anggotanya.

Dengan 2019 menjadi tahun yang bisa menentukan arah kesuksesan atau sebaliknya bagi AFPI dan juga industri secara keseluruhan, alat yang tepat seperti penerapan pedoman kode etik akan menjadi dasar bagi anggota AFPI untuk menerapkan standar tata kelola dan praktik pasar yang lebih mumpuni.

Penindakan terhadap Platform Fintech Ilegal

Setiap pertumbuhan industri tentunya akan mendatangkan tantangan tersendiri. Bagai dua sisi mata uang, Indonesia tidak hanya menyaksikan perkembangan pesat fintech pendanaan yang terdaftar dan diatur di bawah POJK 77, namun juga harus menghadapi kenyataan menjadi sasaran empuk bagi fintechpendanaan yang beroperasi tanpa mendaftarkan diri kepada otoritas –atau bisa dianggap ilegal– yang berasal dari luar negeri.

Sampai akhir tahun 2018, OJK telah menghentikan sekitar 400 layanan fintech pendanaan ilegal baik di situs web maupun aplikasi ponsel. Melihat kenyataan ini, OJK bersama AFPI hendaknya dapat mencontoh strategi pengawasan global terhadap kejahatan terorganisir, serta bekerja sama dengan pihak berwenang dalam menyusun strategi penindakan terhadap pemberi pinjaman online yang ilegal dan juga perantaranya.

Modal Langka

Selama empat tahun terakhir, penulis melihat pertumbuhan pesat dalam bisnis dan menjadi saksi terciptanya pasar baru bagi investor untuk berinvestasi dalam sektor fintech pendanaan di Indonesia.

Awalnya pada tahun 2015 hanya ada segelintir saja pemain, namun pada dua tahun berikutnya pasar yang sama telah dibanjiri oleh apa yang bisa disebut sebagai “dumb money” di mana banyak sekali pihak berlomba-lomba untuk merintis fintech pendanaan dan banyak investor bersedia untuk menggelontorkan modal dalam jumlah besar tanpa melakukan analisis mendalam atas kualitas fintech pendanaan tersebut.

Namun, sejak akhir tahun lalu hingga pertengahan tahun ini bisa jadi merupakan periode “wait and see” bagi para investor yang ingin masuk ke sektor fintech pendanaan di Indonesia. Artinya, bahkan untuk platform yang sudah lebih stabil, permodalan akan lebih sulit didapat. Faktor terbesar bisa jadi merupakan dampak dari situasi regulasi dan momentum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di bulan April 2019.

Selain itu, karena sebagian besar investor terpercaya di Indonesia dan Asia Tenggara telah memiliki saham dalam satu atau lebih 88 fintech pendanaan yang terdaftar di OJK saat ini, maka opsi untuk bridging atau pendanaan tahap awal (seed investment) akan lebih langka. Investor asing di luar Asia Tenggara serta Jepang dan Tiongkok lebih ingin berinvestasi pada tahap pertumbuhan, namun pilihan platform di Indonesia yang berada pada tahap itu terbatas.

Platform yang lebih kuat dengan manajemen dan tata kelola risiko yang kredibel dan berkelanjutan akan berada pada posisi yang lebih baik untuk meningkatkan modal, terutama karena mereka dapat menyakinkan investor asing dengan memiliki metode analisis yang lebih kompleks. Namun pada saat yang sama, kita juga akan melihat pertumbuhan yang cukup besar dari penyaluran pinjaman melalui platform fintech pendanaan di Indonesia.

Satu hal yang perlu diwaspadai adalah ketika terjadi perlambatan arus investasi modal ke dalam platform, maka ini merupakan peluang besar terjadinya skema Ponzi di dalam platform tersebut, seperti yang terjadi di Tiongkok pada tahun 2017. Jika ini terjadi, maka ketika pada saatnya platform- platform yang tidak memiliki kekuatan modal harus menutup usaha mereka, maka pemberi pinjaman maupun peminjam harus menanggung risiko mereka sendiri.

Apalagi di Indonesia tidak diberlakukan konsep di mana platform harus mendaftarkan diri kepada penyedia dana pinjaman darurat yang akan melayani pemberi pinjaman maupun peminjam ketika platform gulung tikar, seperti halnya di Amerika Serikat atau Eropa.

Konsolidasi di Industri

Semua orang tahu bahwa sebuah industri baru umumnya terfragmentasi dan baru pada tahap kemudian akhirnya akan terkonsolidasi, seiring kematangannya. Pada umumnya, penilaian tingkat kematangan dari sebuah industri dapat terukur melalui beberapa tahapan konsolidasi.

Tahapan konsolidasi industri fintech pendanaan di Indonesia saat ini berada pada Fase 1 atau yang dikenal dengan Opening, dan akan memasuki Fase 2 (Scale) pada beberapa tahun ke depan. Pada Fase 2 ini, platform yang lebih besar umumnya akan mengakuisisi yang lebih kecil sehingga mengarah ke konsolidasi.

Namun, penulis berpendapat bahwa, dalam konteks yang dibicarakan, fase 2 bisa saja datang lebih cepat dari yang diharapkan akibat pesatnya pertumbuhan jumlah platform fintech pendanaan sehingga besar kemungkinan banyak yang kesulitan menjaga kualitas yang diharapkan dan oleh karenanya sulit bertahan untuk masa mendatang.

Seperti halnya yang dikemukakan dalam teori survival of thefittest, bisa jadi juga platform yang lebih lemah akan menghilang atau diakuisisi oleh platform yang lebih kuat. Oleh karenanya, aktivitas konsolidasi akan menunjukkan bentuk di mana jumlah pemberi pinjaman pada akhir 2019 akan lebih sedikit dibandingkan dengan awal tahun 2019.

Apakah pengaruhnya bagi industri fintech pendanaan di Indonesia? Secara jangka pendek situasi ini akan menyakitkan bagi para investor yang menanamkan modalnya pada platform yang tidak berada dalam tata kelola yang baik, atau bahkan lebih menyakitkan bagi industri. Namun, dalam jangka panjang ini akan memberikan kebaikan bagi Indonesia, karena pada akhirnya pasar akan diisi oleh platform yang benar-benar memiliki kapabilitas sangat baik dalam berkompetisi untuk memperebutkan konsumen.

Keberhasilan atau kegagalan layanan keuangan akan memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Meskipun saat ini fintech pendanaan belum mencapai skala yang cukup signifikan untuk berdampak pada stabilitas ekonomi, penulis justru melihat akan lebih baik jika proses konsolidasi terjadi di masa-masa sekarang ini. Terjadinya proses seleksi alam agar pemain lemah dapat digeser dari percaturan sedari awal sehingga standar tertinggi dapat diterapkan dan dijaga untuk keamanan ekonomi jangka panjang Indonesia.

Hari ini, walaupun ada sebuah kekhawatiran tentang kesemerawutan panggung fintech pendanaan di Indonesia, pada akhirnya darwinisme dalam ekonomi akan terjadi dan menciptakan keseimbangan baru di Indonesia.

Aidil Zulkifli, Presiden Direktur UangTeman dan Wakil Ketua Bidang Pendanaan Multiguna AFPI

Artikel ini tayang di Investor Daily pada tanggal 8 Februari 2019