hukum pinjam meminjam

Bolehkah kita melakukan pinjam meminjam? Tentu saja boleh, asal hal itu dilakukan atas kesepakatan bersama, tanpa kekerasan atau tindakan tidak menyenangkan. Lalu, bisakah kita mengadakan perjanjian pinjam meminjam, dengan menambahkan bunga atau denda, seperti yang dilakukan oleh lembaga keuangan? Sejauh ini, hukum pinjam meminjam masih memperbolehkan. Dengan kata lain, hal ini bukanlah suatu yang ilegal dan harus ditindak.

Hukum pinjam meminjam yang berlaku saat ini berkaitan dengan bunga, secara umum memang sudah diatur dalam 1765 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang bunyinya, “Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian”.

Pada akhir 2016 lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya telah menetapkan aturan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan yang ditanda-tangani oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad, diberlakukan sejak 29 Desember 2016.

Tujuan diadakan peraturan tersebut tentu untuk menertibkan dan menciptakan regulasi yang mumpuni, agar semua pihak terlindungi. Setidaknya peraturan itu melengkapi undang-undang yang secara hukum masih menemukan masalah pada praktiknya.

Aturan mengenai penyelenggaraan pinjam meminjam atau yang lazim disebut peer to peer lending itu terdiri dari 52 pasal. Di antaranya adalah:

Mengenai pemodalan, kepemilikan penyelenggara alias penyedia pinjaman berbasis online, badan hukum yang mereka bentuk, dan modal yang harus disetorkan.

Selain itu peraturan ini juga mengatur mengenai izin. Meski perusahaan yang bergerak di bidang IT itu telah terdaftar di OJK, dalam hal mengadakan jasa pinjam meminjam, maksudnya melakukan praktik pinjam meminjam secara online, perusahaan itu juga harus mengajukan izin terlebih dahulu.

Baca Juga : Pinjam Meminjam Dalam Islam di Bank Syariah

Batas maksimal total pemberian pinjaman adalah Rp 2 miliar. Kecuali jika perjanjian peer to peer lending yang melebihi batas itu dilakukan sebelum disahkannya peraturan OJK ini, maka pinjaman yang sudah berlangsung tetap dilanjutkan.

Pelaporan kepada OJK secara periodik, ini sudah pasti keharusan. Ditambah peraturan per bulan secara elektronik. Dengan demikian OJK akan mengetahui keluhan pengguna pinjaman, dan dapat menindaklanjuti.

OJK juga mengatur standar minimal SDM dari perusahaan keuangan itu. Diharapkan setiap SDM yang dipekerjakan pada perusahaan fintech mumpuni dalam teknologi informasi. Selain itu, mengenai direksi dan anggota komisaris pun diatur sedemikian rupa. Hal ini berkaitan dengan kualitas, yang mesti meningkat.

Perusahaan fintech tersebut harus membuat pusat data di Indonesia, menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana. OJK mewajibkan penyelenggara untuk memenuhi standar minimum teknologi informasi, pengelolaan risiko, dan ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem dan alih kelola sistem.

Pengelolaan dokumen. OJK mewajibkan perusahaan penyedia pinjaman online untuk menyampaikan update informasi terkini mengenai layanannya, secara jujur, jelas, akurat, dan yang paling penting tidak menyesatkan.

aturan ojk dan hukum pinjam meminjam

Peraturan OJK dan Hukum Pinjam Meminjam Secara Online

Masih banyak lagi peraturan yang diterbitkan OJK pada 29 Desember 2016 lalu. Pada intinya, sebuah sistem usaha, termasuk yang dijalankan secara online, diharapkan tidak membentuk sistem yang melemahkan, atau memperlambat prosesnya. Segala detil yang diperhatikan pihak OJK sangat memperhatikan keperluan konsumen dan perusahaan secara komprehensif.

Dengan diadakannya peraturan ini, diharapkan dapat men-cover semua masalah yang masih saja timbul, dan belum terselesaikan kalau hanya dengan mengandalkan hukum pinjam meminjam yang selama ini berlaku.

Seperti misalnya, kasus ketika seseorang tidak dapat melunasi hutangnya karena tidak sanggup membayar. Biasanya pihak krediturlah yang akan kebingungan, apakah akan dipolisikan alias dituntut hukuman atau tidak. Secara hukum kita bisa saja, dan berhak menuntut, apalagi dalam perjanjian di awal sudah disepakati demikian. Namun kita juga wajib tahu, di dalam undang-undang tentang hak asasi manusia, tidak seorangpun atasputusan pengadilan boleh dipidana kurungan atau penjara berdasarkan alasan ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Dalam hal ini, peraturan yang dibuat oleh OJK ini bersifat preventif.  Dengan harapan, agar masyarakat dan penyedia pinjaman dapat bersikap hati-hati, profesional dan tetap mengutamakan kepentingan kedua belah pihak.