PPN Adalah

Sebagai warga negara yang baik, tentulah kita harus membayar pajak. Pajak adalah iuran yang wajib dibayar rakyat untuk negaranya dan iuran tersebut digunakan untuk kepentingan pemerintah serta masyarakat umum. Walaupun pajak yang dibayar oleh rakyat tidak dapat merasakan manfaatnya secara langsung, karena pajak tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan umum. Jenis pajak yang diterapkan di Indonesia yaitu Pajak Pusat dam Pajak Daerah. Adapun Pajak Pertambahan Nilai atau biasa kita sebut PPN adalah jenis Pajak Pusat.

Mendengar tentang PPN, apa yang kalian ketahui tentang PPN? secara definisi, PPN merupakan pajak yang setiap barang atau jasa dalam peredarannya akan dikenakan pertambahan nilai dari produsen ke konsumen. Prinsip dasarnya adalah setiap proses produksi maupun distribusi harus dikenakan pajak, akan tetap jumlah pajak tersebut dibebankan kepada konsumen akhir.

Terhitung tanggal 1 Juli 2016, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berada di Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik guna menghindari adanya penerbitan faktur fiktif untuk penggunaan PPN kepada lawan transaksinya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang berisi tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Baramg Mewah yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, berikut merupakan istilah-istilah lain yang terkait di dalam Pajak Pertambahan Nilai dengan topik artikel :

  1. Daerah Pabean adalah suatu wilayah di Indonesia yang meliputi wilayah darat, udara dan peraira lalu tempat-tempat tertentu seperti yang berada pada Zona Ekonomi Eksklusif dan juga memiliki landas kontinen yang berlaku mengenai kepabeanan yang diatur oleh UU.
  2. Pengusaha merupakan pribadi atau badan yang berbentuk apapun yang berada dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya yang menghasilkan, mengimpor, mengekspor barang serta melakukan usaha perdangan, memanfaatkan barang yang tidak ada wujudnya dari luar daerah Pabean dan mengekspor atau memanfaatkan usaha jasa yang dilakukan dari luar daerah Pabean.
  3. Pengusaha Kena Pajak adalah penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dan akan dikenakan pajak.

Selain itu, adapula informasi yang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah:

Subjek Pajak

Subjek Pajak, dimana didalam Subjek Pajak ini terdapat dua hal yang terkait mengenai Pajak Pertambahan Nilai.

Pemikul Beban Pajak yang mengatakan bahwa pembayaran atas Pajak Pertambahan Nilai akan di pertanggungjawabkan oleh pembeli Barang Kena Pajak ataupun penerima Jasa Kena Pajak secara berurutan kepada pihak berikutnya. Ketentuan ini tidak akan diberlakukan dalam :

  • Pajak dapat ditagih oleh penjual barang atau pemberi jasa yang terutang tersebut.
  • Bukti apabila telah melakukan pembayaran pajak ke penjual barang atau pemberi jasa dapat ditunjukan oleh pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.

Penanggung Jawab atas Pembayaran Pajak ke Kas Negara yang mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha kecuali pengusaha kecil yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan batasannya, wajib melaporkan usahanya agar dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dan apabila pengusaha tersebut sudah dikukuhkan, maka wajib menyetor dan melaporkan PPN.

Objek Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Pasal 4 Ayat 1, kegiatan-kegiatan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah.

  • Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.
  • Mengimpor Barang Kena Pajak.
  • Pengusaha Kena Pajak mengekspor Barang Kena Pajak berwujud.
  • Pengusaha Kena Pajak mengekspor Barang Kena Pajak yang tidak berwujud
  • Pengusaha Kena Pajak mengekspor Jasa Kena Pajak.

Pengecualian Objek Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Pasal 4A ayat 2, barang tertentu yang terdapat di dalam kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berjenis.

  • Barang hasil dari pertambangan atau hasil dari pengeboran yang diambil dari sumbernya secara langsung.
  • Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh banyam orang seperti beras, jagung dan kedelai.
  • Makanan dan minuman. Baik yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan jenis lainnya yang meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi baik di tempat umum maupun tisak dan termasuk juga makanan dan minuman yang diberikan oleh usaha jasa atau katering.
  • Emas batangan, surat berharga dan uang. Sedangkan jenis jasa tertentu di dalam kelompok jasa yang tidak dikenai PPN adalah
  • Jasa yang melayani Kesehatan Medik
  • Jasa yang melayani Pelayanan Sosial
  • Jasa yang melakukan Pengiriman surat dengan prangko.

Perhitungan Rumus Pajak Pertambahan Nilai

terdapat dua hal yang terkait dalam perhitungan rumus PPN ini yaitu:

  • Dasar Pengenaan Pajak

Jumlah dasar pengenaan pajak yang menghitung terutang Pajak Perambahan Nilai meliputi :

  1. Jumlah Harga Jual
  2. Jumlah Penggantian
  3. Jumlah Nilai Impor
  4. Jumlah Nilai Ekspor
  5. Jumlah Nilai Lain (untuk produk hasil penyerahan tembakau sebesar harga jual eceran)
  • Tarif PPN

Tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah 10% selain itu juga ada yang 0% yang diterapkan atas :

  1. Mengekspor Barang Kena Pajak yang berwujud
  2. Mengekspor Barang Kena Pajak yang tidak berwujud
  • Mengekspor Jasa Kena Pajak

Setelah mengetahui informasi diatas, berikut merupakan simulasi tata cara untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai serta dengan adanya contoh kasus :

Misalnya pada sebuah PT Furniture yang bergerak di dalam bidang mebel, dan pada tanggal 6 Desember 2017 menyerahkan 5 unit tempat tidur kepada PT A dengan total harga penjualan Rp 30 juta. PPN yang terutang atas penyerahan ini sebesar 10%. dan PPN tersebut dikalikan dengan harga penjualan sehingga 10% x Rp 30juta = Rp 3 juta. Dan mekanisme umum dari transaksi ini adalah

  • Untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai senilai Rp 3 juta, maka PT Furniture wajib membuat Faktur Pajak.
  • Rincian Faktur Pajak yang dibuat terdiri dari 2 lembar : Lembar yang pertama diberikan kepada PT A sebagai bukti untuk pajak yang harus dibayar. Lembar yang kedua untuk arsip PT Furniture sebagai bukti pemungutan pajak tersebut.
  • Pajak terutang yang disebutkan wajib dibayar oleh PT A kepada PT Furniture.
  • Pajak yang sudah dibayarkan ke PT Furniture wajib disetorkan ke Kas Negara.

Dengan adanya contoh kasus diatas, kita jadi lebih mengerti apa yang dimaksudkan dengan PPN. Karena akan lebih mudah kedepannya apabila kita ingin membeli produk dan dapat melakukan protes apabila terjadi kesalahan dalam proses pembelian tersebut.

“everything will get easier when you make an effort”