djp pajak di indonesia

Setiap warga negara di Indonesia harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku. Salah satu kewajiban warga negara adalah untuk membayar pajak kepada negara. Pajak sendiri merupakan pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara dan kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum dan pemerintah. Lembaga yang mengurus sistem perpajakan dan kebijakan pajak di Indonesia adalah DJP Pajak.

 

DJP Pajak adalah direktorat jenderal yang berada di bawah naungan Kementrian Keuangan Indonesia dengan tugas untuk bisa merumuskan dan melaksanakan standardisasi dan kebijakan teknis di bidang perpajakan. DJP sendiri merupakan singkatan dari Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk menyelenggarakan berbagai macam fungsi yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia.

 

Berikut ini beberapa penyelenggaraan fungsi dari DJP Pajak:

 

  • Merumuskan kebijakan dalam bidang perpajakan.
  • Melaksanakan berbagai macam kebijakan dalam bidang perpajakan.
  • Merumuskan standar, pedoman, kriteria, norma dan juga prosedur dalam bidang perpajakan.
  • Memberikan bimbingan teknis serta evaluasi dalam bidang perpajakan.
  • Melaksanakan administrasi DJP Pajak.

 

Setelah sekilas menyinggung terkait tugas dan juga fungsi dari DJP Pajak, maka Anda pun juga perlu mengetahui berbagai hal tentang pajak karena sebagai warga negara, membayar pajak adalah wajib. Pajak sendiri merupakan pungutan wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk negara dan kemudian bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat umum dan pemerintah. Meski memang rakyat yang membayar pajak tidak bisa merasakan manfaatnya secara langsung, namun hal ini sangat wajar mengingat pajak diperuntukkan bagi kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

 

Pajak adalah salah satu dari banyak sumber dana milik pemerintah yang bisa digunakan untuk melaksanakan pembangunan, baik pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah. Pemungutan pajak bersifat memaksa karena memang telah diatur oleh Undang-Undang. Pajak sendiri adalah kontribusi kepada negara yang dilakukan oleh badan atau pribadi yang bersifat memaksa berdasar Undang-Undang dan bisa dipakai untuk dapat memakmurkan rakyat. Dari segala definisi tersebut, maka ciri-ciri pajak adalah:

 

  • Pajak adalah kontribusi wajib oleh warga negara kepada negara. Dengan begitu, setiap warga negara berkewajiban dalam membayar pajak. Meski begitu, terdapat syarat dan ketentuan tertentu untuk warga negara yang berkewajiban membayar pajak, salah satunya adalah warga negara tersebut memiliki penghasilan yang tidak kena pajak sebesar lebih dari Rp 2.050.000 per bulannya. Dengan begitu, apabila Anda adalah seorang pegawai atau karyawan yang memiliki pendapatan lebih dari 2 juta per bulan, maka sudah diwajibkan membayar pajak. Sedangkan jika Anda pengusaha, maka penghasilan yang akan dikenakan adalah 1% dari total penghasilannya.
  • Pajak bersifat memaksa untuk seluruh warga negara yang sudah memenuhi syarat subyektif dan obyektif. Bahkan dalam undang-undang telah dijelaskan barang siapa yang dengan sengaja tidak membayar pajak maka bisa diberikan sanksi baik secara administratif maupun hukum pidana.
  • Berbeda halnya dengan retribusi dimana warga negara akan langsung mendapatkan manfaat, seperti parkir, maka pajak tidak demikian. Warga negara yang membayarkan pajak tidak bisa menerima manfaat secara langsung terhadap pembayarannya karena pajak digunakan untuk kepentingan umum sehingga yang menerima manfaat adalah masyarakat secara umum. Biasanya dana dari pajak digunakan untuk memperbaiki jalan raya, memberikan fasilitas kesehatan yang murah atau gratis, biaya pendidikan gratis dan masih banyak lagi.
  • Pajak telah diatur di dalam undang-undang secara keseluruhan mulai dari mekanisme, perhitungan, pelaporan dan juga pembayarannya.

 

Sebagai sumber pendapatan untuk negara yang utama, maka pajak memiliki nilai yang strategis dalam segi perspektif ekonomi. Hal ini menjadikan pajak bisa dilihat dari 2 perspektif, yaitu:

 

  • Pajak dilihat dari perspektif ekonomi – hal ini dapat dinilai dari peralihan sumber daya dari sektor warga negara ke sektor publik. Dengan begitu pajak bisa memberikan gambaran dimana adanya perubahan situasi yaitu berkurangnya kemampuan suatu individu dalam menguasai sumber daya untuk menguasai kepentingan barang dan jasa, serta bertambahnya kemampuan keuangan dalam negara untuk menyediakan barang dan juga jasa publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.
  • Pajak dilihat dari perspektif hukum – pajak dilihat dari perspektif hukum terjadi lantaran akibat dari adanya ikatan yang dapat timbul lantaran undang-undang sehingga timbullah kewajiban awal warga negara untuk menyetorkan uang dalam jumlah tertentu kepada negara. Disini, negara bisa memiliki kekuatan untuk bisa memaksa karena pajak tersebut nantinya akan dipergunakan untuk bisa menyelenggarakan pemerintahan. Dengan begitu dapat diperjelas jika pajak menjamin kepastian hukum baik untuk petugas, pengumpul pajak dan warga negara.

 

Meski memang manfaatnya tidak dapat secara langsung dirasakan oleh seluruh warga negara, namun pajak memang diakui memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan bernegara. Pajak ini adalah sumber pendapatan negara yang nantinya bisa dipergunakan untuk membiayai pengeluaran yang dibutuhkan. Pengeluaran ini termasuk juga pengeluaran untuk berbagai kepentingan dan pembangunan.

 

Berikut ini beberapa fungsi dari pajak:

 

  • Fungsi anggaran – pajak adalah sumber pendapatan negara yang didapat dari mengumpulkan dana dari wajib pajak untuk kas negara yang bisa dipakai untuk membangun kepentingan nasional ataupun untuk keperluan pengeluaran negara yang lain. Dari sini bisa diambil kesimpulan jika pajak adalah sumber pendapatan yang bertujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan negara.
  • Fungsi mengatur – pajak juga memiliki fungsi mengatur dan melaksanakan kebijakan negara di lapangan sosial dan juga ekonomi sehingga biasa disebut fungsi regulasi. Fungsi mengatur ini jika dijabarkan bisa dipergunakan untuk:

 

  • Pajak bisa digunakan untuk penghambat laju inflasi.
  • Pajak bisa digunakan sebagai alat yang dapat mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor.
  • Pajak bisa digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap barang yang diproduksi dari dalam negeri, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.
  • Pajak bisa mengatur dan juga menarik investasi modal sehingga perekonomian negara bisa lebih produktif dan terbantu.

 

  • Fungsi pemerataan – pajak bisa digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.
  • Fungsi stabilisasi – pajak juga bisa digunakan sebagai alat untuk menstabilkan keadaan perekonomian negara, misalnya mengatasi inflasi dengan pemerintah menetapkan pajak tinggi agar jumlah uang beredar di masyarakat pun bisa dikurangi. Sedangkan jika mengatasi deflasi, maka pemerintah bisa melakukannya dengan menurunkan tarif pajak agar jumlah uang yang beredar bisa teratasi.

 

Fungsi pajak tersebut adalah fungsi yang umum dapat dijumpai di berbagai negara di dunia. Namun untuk Indonesia sendiri, pemerintah lebih menitikberatkan kepada fungsi anggaran dan fungsi regulasi. Lembaga pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab untuk bisa melakukan pengelolaan pajak di negara Indonesia adalah DJP Pajak yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan. Tanggung jawab dalam kewajiban untuk bisa membayar pajak sendiri diserahkan kepada masyarakat yang disesuaikan dengan sistem self assessment dan telah diatur dalam sistem perpajakan di Indonesia.

 

SEO enthusiast since 2009 | Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.