Pro dan Kontra Seputar Kebijakan Tax Amnesty

Pemberlakuan tax amnesty di Indonesia akan dicanangkan kembali oleh pemerintah pada tahun 2016 setelah terakhir kali pernah dilakukan pada tahun 2004. Tax amnesty sendiri memiliki arti pengampunan pajak, Suatu kebijakan perpajakan berupa penghapusan pajak yang terutang oleh wajib pajak, penghapusan sanksi administrasi dan penghapusan sanksi-sanksi pidana yang berkaitan dengan pajak dengan imbalan para wajib pajak membayar pajak dengan tarif yang lebih rendah. Tujuan utama dari tax amnesty ini adalah menarik dana orang-orang Indonesia yang menyimpan hartanya di luar negeri untuk dipindahkan ke Indonesia dan mendorong para wajib pajak untuk disiplin membayar pajak. Tentu saja ada pro kontra mengenai pemberlakuan tax amnesty ini karena di samping bisa meningkatkan pendapatan pajak, kebijakan ini juga bisa disalahgunakan dan menimbulkan kecemburuan. Berikut adalah beberapa pandangan pro dan kontra terkait pemberlakuan tax amnesty:

Potensi kenaikan APBN

Pembangunan infrastruktur dan belanja pemerintah didanai dari pembayaran pajak yang dibayarkan oleh para wajib pajak. Dengan semakin banyaknya uang milik masyarakat Indonesia yang disimpan di luar negeri, misalnya Singapura, yang dipindahkan ke Indonesia, itu artinya pendapatan pajak akan meningkat dan menarik wajib pajak baru dengan adanya kebijakan tax amnesty. Pemberlakuan tax amnesty diyakini bisa menambah nilai APBN yang akan digunakan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur dan juga menambah belanja pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, dan sebagainya.

Baca Juga : Pengertian dan manfaat tax amnesti

Meningkatkan stabilitas ekonomi makro

Dengan pemberlakuan tax amnesty diharapkan orang Indonesia yang menyimpan hartanya di luar negeri akan memindahkan asetnya ke Indonesia. Dengan demikian pada tahun-tahun berikutnya pemberlakuan kebijakan ini akan berdampak postif terhadap ekonomi makro Indonesia. Hal itu termasuk nilai rupiah yang semakin menguat, cadangan devisa yang surplus, neraca pembayaran dan juga likuiditas perbankan yang lebih tinggi. Dengan demikian perekonomian secara menyeluruh akan semakin baik yang juga akan berdampak pada ekonomi mikro.

Masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah

Meski secara teori pemberlakuan tax amnesty memang bisa mendatangkan manfaat bagi finansial Indonesia, tetapi dalam prakteknya pemberlakuan kebijakan ini masih menyisakan hal-hal teknis yang cukup banyak. Diberlakukannya tax amnesty masih harus didukung dengan implementasi penegakan hukum yang matang, penguatan sistem perpajakan, sistem peraturannya, dan juga sistem kelembagaannya, serta reformasi sistem administrasi pajak menyeluruh lainnya. Jika tidak, dikhawatirkan kegagalan pemberlakuan tax amnesty akan terulang seperti tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah dianggap putus asa

Pandangan kontra terhadap pemberlakuan tax amnesty ini adalah pemerintah bisa dianggap lemah dan sudah putus asa dalam hal menarik iuran pajak dari para wajib pajak dengan mengeluarkan kebijakan yang “memohon” kepada masyarakat untuk membayar pajak. Jika tidak dibarengi dengan sistem penegakan hukum yang bersih, kebijakan tax amnesty ini juga bisa dijadikan peluang bagi wajib pajak yang nakal untuk menghindari pembayaran pajak dan beranggapan bahwa pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa untuk menindaknya.

Dinilai tidak adil

Dampak pemberlakuan tax amnesty memang bisa membantu untuk memajukan Indonesia, tetapi bagi masyarakat kecil kebijakan ini dinilai tidak adil. Menurut mereka yang membayar pajak sesuai dengan ketentuan merasa diperlakukan tidak adil karena kebijakan tax amnesty sejatinya adalah pengampunan pajak bagi orang-orang kaya yang melakukan segala cara untuk menghindari membayar pajak. Pemasukan pajak yang akan didapatkan dari pemberlakuan tax amnesty juga dinilai tidak seimbang dengan besarnya sanksi yang seharusnya diberlakukan kepada mereka yang mengemplang pajak.

Jadi pada kesimpulannya, kebijakan tax amnesty memang bisa jadi cara yang efektif bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran pajak di seluruh lapisan masyarakat tetapi harus dibarengi dengan penyelesaian sistem perpajakan Indonesia yang masih menumpuk.