Sertifikat Tanah

Bagi Anda yang sudah memperoleh hak atas tanah dan bangunan, maka Anda mesti mempunyai sertifikat sebagai bukti otentik. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah dan bangunan. Hal ini sesuai dengan penjabaran PP No. 24 th 1997 terkait Pendaftaran Tanah. Sertifikat dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) melalui kantor pemerintahan di wilayah masing-masing.

Umumnya sertifikat dicetak 2 rangkap yang mana satu rangkap dibawa pemilik sebagai tanda bukti kepemilikan dan satu rangkap lainnya disimpan di kantor BPN sebagai buku tanah. Di dalam arsip buku tanah tertulis data detail tentang tanah yang mana mencakup data yuridis dan data fisik misalnya dasar kepemilikan, data pemilik, luas, dan batas-batas. Sedangkan data fisik tanah di dalam Surat Ukur hanya mencakup ukuran luas dan tidak memberikan ukuran detail. Data bangunan juga tidak ditulis dalam sertifikat yang mana hanya memberi keterangan di atas tanah berdiri bangunan.

Ada beberapa jenis sertifkat tanah diantaranya HGU (sertifikat Hak Guna Usaha), HGB (Hak Guna Bangunan), dan SHM (Sertifikat Hak Milik). HGU dan HGB boleh dimiliki warna negara asing yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan SHM hanya ditujukan kepada warga negara Indonesia.

Sertifikat Tanah

Sertifikat Tanah (sumber gambar: peruri.co.id)

Membuat Sertifikat Tanah

Membuat sertifikat tanah sebenarnya tidak ribet tetapi cukup memakan waktu. Karenanya, diharapkan Anda bisa bersabar. Sebaiknya pengurusan sertifikat tanah dilakukan sendiri oleh pemilik. Hal ini untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Berikut cara mudah mengurus sertifikat tanah:

  1. Menyiapkan Dokumen yang Dibutuhkan

Siapkan semua dokumen sebagai persyaratan yang dibutuhkan. Persyaratan tersebut mesti disesuaikan dengan asal hak tanah. Persyaratan yang dimaksud mencakup:

  • Identitas diri seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga),
  • SHGB (Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan),
  • SPPT PBB,
  • Fotokopi IMB (Izin Mendirikan Bangunan), dan
  • Surat pernyataan kepemilikan lahan.

Sementara, bagi Anda yang ingin membuat sertifikat tanah atau girik dimana sertifikat berasal dari tanah warisan turun-temurun yang belum disahkan juga bukan pekara sulit. Hanya saja, Anda perlu melampirkan dokumen-dokumen berikut untuk sertifikat, diantaranya:

  • Fotokopi KTP dan KK,
  • Akta jual beli tanah,
  • Fotokopi girik yang dimiliki,
  • Dokumen dari kelurahan seperti Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Tanah secara Sporadik, dan Surat Keterangan Tidak Sengketa.
  1. Mendatangi Kantor BPN

Untuk mengurus sertifikat tanah sebaiknya sesuaikan antara lokasi BPN dengan lokasi tanah berada. Dapatkan formulir pendaftaran di BPN dengan membayar biaya sekitar 30.000 rupiah dan bea materai. Maka Anda akan mendapat map warna kuning dan warna biru. Atur waktu dengan petugas BPN untuk melakukan pengukuran tanah.

  1. Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik

Pasca pengukuran tanah, Anda akan mendapatkan data Surat Ukur Tanah. Serahkanlah Surat Ukur Tanah guna melengkapi dokumen yang sudah Anda siapkan sebelumnya. Selanjutnya sabarlah menunggu perilisan surat keputusan yang kira-kira berkisar 6-12 bulan lamanya. Hanya saja selama menunggu sertifikat tanah rampung dan terbit, Anda bakal dibebankan BPHTB atau BEA Perolehan Hak Atas Tanah. Karena itu agar tidak terlalu lama, Anda perlu memastikan kapan sertifikat tanah bisa diambil kepada petugas BPN.

Untuk membuat sertifikat tanah sebenarnya tidak hanya di BPN saja. Anda bisa juga membuat sertifikat tanah di PPAT terdekat. Akan tetapi, biaya mengurus sertifikat bisa jadi lebih mahal. Apalagi bila Anda menggunakan jasa orang lain sebagai pengganti atau wakil. Oleh sebab itu, sebaiknya Anda mengurus semua keperluan membuat sertifikat tanah sendiri.