Category

Pajak

Pemutihan Pajak Kendaraan 2017
Pajak

Buruan! Pemutihan Pajak Kendaraan 2017 Dimulai

Pajak merupakan suatu kewajiban serta tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik dalam membantu kemajuan suatu negara, dengan membayar pajak artinya kamu sudah membantu agar tempat yang kamu tinggali bisa lebih berkembang dan lebih baik. Di tahun ini pemerintah kembali membuat Pemutihan Pajak Kendaraan 2017 yang sudah mulai dilaksanakan di berbagai daerah, Jawa Timur menjadi pelopor daerah yang memulai pelaksanaan pajak kendaraan bermotor ini. Mereka sudah mulai melaksanakan pemutihan ini mulai dari 23 Oktober sampai dengan tanggal 28 Desember 2017. Nah, banyak pertanyaan mengenai apa sih Pemutih Pajak Kendaraan? Buat apa sih Pemutihan tersebut? Persyaratannya apa saja sih supaya bisa mengikuti pemutihan pajak kendaraan ini?

"everything will get easier when you make an effort"
Continue reading
Faktur Pajak Adalah
Pajak

Mengapa Faktur Pajak Adalah Hal Penting Dalam Perpajakan

Sebagai seorang warga negara yang baik tentu harus memiliki rasa tanggung jawab dan peduli akan berkembangnya negara yang kita tinggali ini. Tentunya, banyak hal yang dapat mendukung itu antara lain membayar Pajak secara tepat waktu. Dalam transaksi pajak ada suatu sistem yang sudah diterapkan sejak lama oleh pemerintah yaitu Faktur Pajak adalah suatu bukti yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pungutan bagi para pengusaha yang terkena pajak atau biasa disebut PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang biasa melakukan BKP (Barang Kena Pajak) jadi maksudnya, disaat pengusaha kena pajak lalu menjual barang maka mereka wajib menerbitkan Faktur Pajak untuk bukti bahwa mereka telah mengambil pajak dari orang yang sudah membeli barang dan jasa tersebut.

"everything will get easier when you make an effort"
Continue reading
pajak motor
Pajak, pajak motor

Syarat dan Cara Bayar Pajak Motor Cepat dan Mudah dengan Sistem Online

Pajak merupakan bentuk tanggungan yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah, karena kepemilikan beberapa macam hal, diantaranya adalah bangunan, penghasilan dan juga kendaraan. Sehingga semakin banyak nilai kekayaan yang dimiliki tentunya tak akan luput dari biaya pajak. Begitu juga bagi yang senang mengoleksi kendaraan di rumah, pajak motor Anda jumlahnya nanti akan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. sebenarnya pajak ini sendiri nantinya juga akan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat.

Optimize your Passion !
Continue reading
ereg pajak
Pajak

Menilik 5 Manfaat Tersembunyi Jika Anda Memilih Ereg Pajak

Segala sesuatu yang saat ini sudah bisa terintegrasi melalui internet memang ada beberapa hal yang bisa Anda jadikan pertimbangan penting dalam melakukan banyak hal misalnya saja bisa dilakukan segalanya dengan cara cepat dan juga cepat sehingga akan lebih memudahkan Anda untuk bisa melakukan banyak hal yang tepat dan tidak akan ada hal rumit yang bisa membuat Anda salah dalam menentukan pilihan, minimal dengan cara yang mudah maka akan bisa memberikan pilihan yang tepat. Ada beberapa hal yang bisa Anda pertimbangkan dalam melakukan tersebut diantaranya adalah dengan memilih ereg pajak sebagai cara bayar pajak yang sesuai.

Optimize your Passion !
Continue reading
denda telat bayar pajak motor
Pajak

Cara Menghitung Jumlah Denda Telat Bayar Pajak Motor Lengkap

Pajak merupakan sebuah kewajiban kita untuk melakukan pembayaran pada pemerintah. Untuk pajak kendaraan bermotor, berarti pajak ini dibayarkan karena kita mempunyai kendaraan. pajak ini wajib untuk individu yang mempergunakan fasilitas pemerintah seperti sepeda motor. Dengan ketaatan melakukan pembayaran pajak, pemerintah bisa membangun sarana serta prasarana untuk meningkatkan negara Indonesia. lantas, bagaimana jadinya jika kita terlambat melakukan pembayaran pajak? Berapa denda telat bayar pajak motor hingga 1 tahun?

Orang yang lupa melakukan pembayaran pajak mungkin karena kesibukan pekerjaan yang ia kerjakan sehingga lupa melakukan pembayaran. Kemudian, memiliki keinginan untuk membayar pajak namun bingung seperti apa cara menghitungnya dan berapa biaya yang harus dibayarkan, padahal denda terlambat bayar pajak 1 hari atau 1 minggu sama dengan 1 bulan. Pada denda per hari di dalam hitungan rumus, akan dihitung perbulan, sehingga jika Anda memiliki sepeda motor dan terlambat melakukan pembayaran 1 bulan ditambah 1 hari, keterlambatan akan dihitung 2 bulan.

Baca Juga : Syarat dan Cara Membayar Pajak Motor Dengan Sistem Online

Syarat Membayar Denta Telat Bayar Pajak Motor

Banyak orang yang beranggapan jika pembayaran pajak motor begitu rumit dan sulit, sehingga mereka terpaksa harus membayar denda telat bayar pajak motor. padahal syarat pembayaran pajak ini begitu mudah. Dengan mempelajarinya, Anda tidak akan lagi menambah biaya. Ada beberapa cara serta syarat pembayaran pajak motor, seperti:

  • Berkas.

Anda harus mempersiapkan berkas yang harus dibawa ketika di SAMSAT untuk melakukan pembayaran pajak. Berkas yang harus di bawa seperti KTP asli pemilik kendaraan, STNK, serta BPKB sedangkan untuk Anda yang ingin membayar 5 tahunan, berkas yang dibawa tetap sama,

  • Ambil formulir di loket khusus.

Bila data STNK serta BPKB berbeda, minta formulir lain. Tetapi jika perbedaan antara STNK serta KTP, Anda hanya perlu mengambil formulir di loket khusus,

  • Isi formulir.

Anda harus mengisi formulir dengan baik dan benar mulai dari alamat pemilik, nama pemilik, plat kendaraan, tujuan pengurusan serta data kendaraan. sesudah selesai mengisi formulir, serahkan formulir dengan berkas yang sudah dibawa dari rumah yakni KTP asli, STNK asli serta lembar utama BPKB, Anda akan dipanggil di loket 3,

  • Pembayaran.

Setelah dipanggil, beri slip pembayaran yang tertulis besaran pajak yang harus Anda bayar. Jangan lupa cek bukti pembayaran sementara yang diberi petugas.

  • Bukti Pembayaran.

Setelah melakukan pembayaran dan diberi bukti pelunasan Anda bisa mengecek bukti pembayaran dari petugas, apakah sudah sama dengan KTP, jika sudah Anda bisa menyerahkan bukti dan menunggu panggilan dari petugas.

Sebelum membahas mengenai denda, ada beberapa hal yang tercantum dalam STNK yang harus Anda tahu seperti bea balik nama kendaraan motor, PKB, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, biaya administrasi, dan denda yang harus Anda bayarkan jika Anda telah jatuh tempo masa berlaku STNK tetapi belum melakukan perpanjangan.

Perhitungan Denta Telat Bayar Pajak Motor Setahun

Pajak kendaraan bermotor sebesar 25% per tahun, terlambat bayar contoh 3 bulan berarti 3 bulan per 12 bulan, jika terlambat 6 bulan berarti 6 bulan per 12 bulan. Contohnya Ali terlambat membayar motor selama 6 bulan, jumlah pajak sebesar Rp 200 ribu, dan SWDKLLJ sebesar Rp 32 ribu. Denda sebesar (200 x 25% x 6/12 + 32 ribu = Rp 57 ribu.

Dengan kemudahan pembayaran pajak yang diberikan pemerintah sekarang ini, seharusnya kita lebih peka dengan keterlambatan pembayaran, apalagi dengan tertib melakukan pembayaran kita tidak perlu membayar denda telat bayar pajak motor lagi.

pajak kendaraan bermotor

SEO enthusiast since 2009 | Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.
Continue reading
4 Keuntungan Layanan Pajak Online Kendaraan Bermotor 24 Jam
Pajak

4 Keuntungan Layanan Pajak Online Kendaraan Bermotor 24 Jam

Kini pemilik kendaraan bermotor semakin dimudahkan untuk menunaikan kewajiban pajak atas kendaraan yang dimilikinya. Layanan pajak online kendaraan bermotor memang menjadi solusi untuk Anda yang selama ini kurang nyaman dengan layanan manual. Pembahasan soal pajak kendaraan memang semakin menarik sebab semakin kesini semakin mudah sekaligus praktis. Terlebih oleh Dirjen Pajak dibangun sistem online yang lebih terkini sehingga pengecekan dan pembayarannya tidak perlu menuju lokasi tertentu, cukup nyaman di rumah.

Sistem Online untuk Layanan 24 Jam

Internet memungkinkan siapa saja menyambangi nya di berbagai waktu, sebab bisa diakses tanpa jeda waktu tertentu. Asalkan punya modal kuota internet sebagai jembatan menuju dunia maya maka berbagai aplikasi, layanan, sampai belanja pun bisa ditunaikan. Dirjen Pajak yang menghendaki para wajib pajak menunaikan pajak dengan tertib kemudian mengadopsi sistem online ini. Awalnya pajak dibayarkan dengan jalan memasuki area kantor pajak, kini cukup membuka internet di rumah.

Layanan online ini tidak hanya membantu menghemat tenaga dan waktu sebab tidak menuntut kehadiran wajib pajak di suatu lokasi khusus. Melainkan juga menawarkan layanan tanpa henti selama 24 jam penuh, tanpa jam istirahat dan tanpa hari libur. Pada akhirnya berbagai keuntungan pun bisa dirasakan dengan layanan tanpa jeda ini, sehingga resiko wajib pajak mangkir bisa dihindari. Sekaligus membantu warga negara yang baik untuk lebih praktis dan minim pengorbanan tatkala melakukan pembayaran.

Keuntungan yang bisa dikantongi untuk layanan pajak online kendaraan bermotor yang buka selama 24 jam ini tentu banyak. Beberapa diantaranya adalah:

  1. Tidak perlu lagi izin jam kantor,

Dulu untuk bisa mengurus pajak kendaraan maka mau tidak mau harus meminta izin dari jam kantor untuk keluar sebentar. Beruntung jika antrian pendek maka tidak perlu izin lama-lama, sehingga efisiensi kerja lumayan banyak terganggu. Berkat layanan yang kemudian dijadikan online maka resiko izin bisa dihilangkan karena cukup bermain dengan jari di depan meja kantor.

  1. Memiliki lebih banyak waktu mengurus pajak,

Jika dulu sebelum sistem pajak online diberlakukan membuat waktu yang tersedia untuk mengurusnya terbatas. Maka setelah sistem dibuat online otomatis Anda memiliki waktu lebih banyak sehingga tidak terpentok oleh jam kerja. Layanan yang buka selama 24 jam membuat mengurus keperluan pajak kendaraan bisa selepas jam kantor atau mungkin di sela jam istirahat. Akhir pekan pun menjadi pilihan menarik untuk menunaikan kewajiban ini sehingga tidak lagi dikejar waktu.

  1. Bisa dilakukan sesuai waktu luang,

Lebih santai dalam mengurus pajak kendaraan memang akan dirasakan karena tidak lagi diburu mengenai jam operasional. Sistem online yang buka 24 jam ini memungkinkan Anda menunggu waktu tenang dan badan jauh dari kecapekan. Maka, bisa ditangani saat waktu luang di tangan Anda pun nyaman dan kewajiban pajak ditunaikan secara tertib. Negara pun dijamin lebih mudah mengelola dana pajak untuk kemudian digunakan sesuai kebijakan pemerintah.

  1. Transaksi yang semakin cepat,

Selain memberi kemudahan menentukan waktu terbaik untuk mengurus pajak kendaraan, layanan online ini juga memberi efisiensi waktu. Proses registrasi sampai pajak bisa dibayarkan lunas tidak akan memakan waktu lama, sehingga sudah lebih berkembang dibanding metode manual seperti dulu. Kecepatan ini akan membantu Anda menikmati layanan pajak online kendaraan bermotor di waktu luang yang mepet, sehingga aman bagi yang super sibuk.

 

SEO enthusiast since 2009 | Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.
Continue reading
perbedaan pajak dan retribusi
Pajak

4 Perbedaan Pajak dan Retribusi yang Perlu Diketahui

Paham mengenai perbedaan pajak dan retribusi tentunya sangat penting sebab memang satu sama lain memiliki perbedaan besar. Meski sama-sama memiliki pungutan dengan nilai tertentu dan nantinya akan dikelola untuk kepentingan masyarakat umum. Keduanya memiliki beberapa perbedaan sehingga jika diketahui akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban ini. Sebagai pungutan wajib tentunya keduanya memiliki manfaat bagi masyarakat dalam menikmati fasilitas umum ataupun menggunakan aset yang dimiliki tanpa adanya unsur kekangan.

Mengenal Berbagai Perbedaan Antara Pajak dengan Retribusi

Di sekitar kita tentunya banyak fasilitas publik yang dikelola oleh negara dan nantinya akan diurus langsung oleh pemerintah daerah. Ketika menggunakan fasilitas publik tersebut maka nantinya ada beberapa yang mewajibkan adanya retribusi. Retribusi sendiri merupakan pungutan yang sifatnya wajib dan nilainya sudah ditentukan bagi pengguna fasilitas umum. Sebut saja seperti terminal, pasar, parkir di instansi pemerintah, dan lain sebagainya.

Pungutan ini nantinya menjadikan pemasukan bagi pemerintah daerah untuk menjaga fasilitas publik yang bersangkutan. Sehingga membayar sesuai dengan ketentuan adalah hal penting sebab nantinya berimbas pada kenyamanan Anda saat mengunjungi tempat umum tersebut. Sebagai pengguna fasilitas publik tentunya menghendaki pasar ataupun terminal terlihat bersih dan rapi. Sekaligus tidak ada pungutan liar yang membuat pengguna fasilitas publik tersebut harus mengeluarkan biaya lebih dan untuk kepentingan orang tertentu saja.

Kembali lagi kepada persoalan perbedaan pajak dan retribusi maka Anda akan menjumpai beberapa hal yang membuat masing-masing punya ciri khas. Perbedaan yang wajib dikenal ini antara lain:

  1. Dasar hukum adanya pajak dan retribusi,

Pajak memiliki dasar hukum berupa UU yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku untuk seluruh wilayah daerah di Indonesia. Sementara untuk retribusi pemungutannya berdasarkan peraturan pemerintah daerah yang tentunya hanya berlaku di satu daerah saja. Inilah alasan mengapa biaya parkir untuk pasar di setiap daerah berbeda karena perhitungan pemerintah daerahnya jelas ikut berbeda.

  1. Balas jasa ketika biaya sudah dibayarkan,

Khusus untuk pajak nantinya usai dibayar oleh pemerintah akan dikumpulkan dahulu setelah dana pajak terkumpul dan dianggap cukup. Baru kemudian akan dibuat bangunan fasilitas publik baru sehingga meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Sementara untuk retribusi pungutan akan sekaligus menyediakan balas jasa, misalnya membayar jasa parkir maka Anda bisa meninggalkan kendaraan dengan pembayaran tersebut. Sehingga jeda waktu antara pembayaran dan balas jasa tidak lama.

  1. Obyek yang mendapatkan kewajiban membayar,

Obyek yang dikenai wajib pajak adalah penghasilan, keuntungan usaha, dan juga kendaraan yang dimiliki seseorang. Selama orang tersebut tidak memiliki kendaraan maka kewajiban membayar pajak kendaraan tidak dimiliki. Sementara untuk retribusi diberlakukan untuk siapa saja yang menggunakan fasilitas publik. Siapapun yang datang ke pasar entah berbelanja atau sekedar jalan-jalan dan naik kendaraan pribadi akan dikenai biaya ini. Apabila tidak datang ke fasilitas publik maka tidak ada retribusi yang perlu dibayar.

  1. Dipungut oleh lembaga yang berbeda,

Tentu perbedaan satu ini sudah diketahui secara umum bahwa pihak yang melakukan pungutan keduanya adalah berbeda. Pajak akan ditarik oleh pemerintah pusat dan dana yang terkumpul akan dimanfaatkan untuk semua daerah. Sementara untuk retribusi akan dipungut oleh pemerintah daerah yang tentu saja hanya dipakai untuk fasilitas publik di daerah yang bersangkutan. Memahami perbedaan pajak dan retribusi ini akan membantu menilai seberapa efektif pungutan yang dibayarkan dengan melirik kondisi sekitar.

retribusi daerah bukan pajak

Continue reading
ss3 pajak
Pajak

Nikmati Layanan SS3 Pajak yang Memberikan 3 Manfaat Menarik Berikut!

Kini setiap perusahaan maupun perorangan yang hendak mengurus pembayaran pajak memanfaatkan sistem SS3 Pajak atau pajak berbasis online. SS3 atau SSE merupakan sistem pembayaran pajak secara online yang tentunya menjadi sistem terbaru. Peralihan dari sistem pembayaran manual ke pembayaran online tentu ada maksud dan tujuan, yakni mempermudah proses tersebut. Sebab selama ini pembayaran pajak terasa ribet dan membuat siapa saja yang terlibat menguras banyak tenaga dan juga waktu.

Ketika zaman sudah berada di era millennia dan masih mengurus pembayaran pajak ke pemerintah dengan sistem manual, tentu merasa malu pada dunia. Apalagi saat ini internet memungkinkan kebutuhan dan kegiatan apapun bisa dilakukan dengan mudah dan juga cepat. Mulai tanggal 1 Juli 2016 pembayaran pajak sudah bisa dilakukan secara online dan kini semakin banyak yang memakai layanan ini. Sehingga jika baru mendengar istilah SS3 ini maka bisa belajar dulu pengertian dan tata caranya seperti apa.

Apa yang Dimaksud dengan SS3?

SS3 atau SSE merupakan kode yang diperoleh melalui beberapa cara untuk mendapatkan deretan angka sebanyak 15 digit. Saat ini pendaftaran SS3 bisa dilakukan melalui website, SMS, ataupun menggunakan layanan perbankan misalnya internet banking. Semakin kesini semakin banyak media bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan kode tersebut sehingga seluruh tagihan pajak bisa dicek dan dibayarkan secara online. Nantinya Anda akan sangat familiar dengan istilah eBilling atau tagihan pajak online.

Manfaat Adanya Layanan SS3

Pembayaran pajak dari tahun ke tahun memang perlu diakui jauh dari kata tertib banyak yang mangkir dari kewajibannya. Mencegah kondisi serupa berjalan di tahun ini dan kedepannya maka sistem perpajakan dirombak secara total. Salah satunya dengan menghadirkan SS3 Pajak yang membuat pengurusan pajak dilakukan secara online. Namun prosedurnya tentu berbeda dan wajib pajak perlu paham internet atau menggunakan jasa perbankan dan sebagainya untuk kemudahan memanfaatkan layanan satu ini.

Namun secara umum layanan SS3 ternyata mampu menyediakan manfaat yang berlimpah, dan beberapa diantaranya adalah:

  1. Pembayaran pajak menjadi lebih fleksibel,

Lewat layanan eBilling melalui SS3 ini sudah tentu membuat keperluan mengurus pajak semakin fleksibel. Sebab bisa dilakukan dimana saja dan juga kapan saja yang tentunya menurunkan resiko seseorang bisa terlambat dalam membayar pajak. Selain itu bisa membantu mengurus aneka kegiatan sehingga di tengah kesibukan masih bisa mengurus pajak yang wajib dibayar tepat waktu.

  1. Perhitungan pajak dan input data lebih akurat,

Memasukan data wajib pajak ketika dilakukan secara manual tanpa menggunakan sistem SS3 biasanya mudah mengalami kesalahan. Kesalahan ini memang bisa diperbaiki namun jika terjadi lebih dari sekali, berapa waktu yang sudah terbuang percuma? Maka akan lebih efektif dan efisien dalam menghemat waktu ketika memakai sistem online ini. Sebab dijamin data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah akurat begitu pula dengan nilai wajib pajak yang harus segera dibayarkan.

  1. Solusi menghemat waktu saat mengurus pajak,

Mengurus pajak tentu bisa membuat waktu seharian dipakai total untuk mengurus keperluan tersebut. Sebab perlu mengurus administrasi dan pendaftaran di kantor pajak sehingga waktu yang dihabiskan jauh dari kata efisien. Pertimbangkan untuk memanfaatkan layanan SS3 ini untuk membantu menekan lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus pajak. Bebas antrian dan menariknya SS3 Pajak bisa dilakukan kapan saja selama akses internet memungkinkan untuk dilakukan.

bayar pajak

Continue reading
Beberapa Tips Tentang Dampak dari Pajak Progesif Tanah
Pajak

Beberapa Tips Tentang Dampak dari Pajak Progesif Tanah

Pajak adalah suatu pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat untuk negara dan digunakan untuk masyarakat umum dan pemerintah, pajak tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan umum, sehingga manfaat dari pajak tidak dapat dirasakan secara langsung. Saat ini, para pemerintah sedang melakukan penyusunan mengenai pajak progesif tanah. Terlebih pada tanah yang nganggur dan tidak produktif. Hal tersebut dilakukan untuk kebijakan ekonomi agar berkeadilan.

Agar kebijakan ini berjalan secara efektif, perlunya implementasi yang dapat dilakukan pada setiap level jenis pajak yang harus tepat, serta dengan teknis atau administrasi. Dengan adanya pengenaan pajak pada lahan yang tidak produktif ini dipilih sebagai instrumen dalam pemerataan serta penciptaan keadilan di lingkungan sosial. Jenis pajak capital gain tax atau pajak final progesif merupakan pajak yang berbasis PPH atau pajak penghasilan, yang berarti bahwa pajak akan diberikan pada saat adanya transaksi pengalihan lahan atau tanah.

Capital gain tax merupakan pajak atas keuntungan dengan selisih antara harga jual dengan harga yang diperoleh atau harga beli. Contohnya harga perolehan tanah Rp 100 juta dan di jual dengan harga Rp 500 Juta, berarti terdapat selisih uang Rp 400 juta. Misal yang harus dibayar pajak 5%, itu artinya pajaknya 5% dikali Rp 400 juta berarti tanah yang dipajaki sebesar Rp 20 juta.

Yang disebut sebagai pajak progesif tanah adalah suatu pengembangan dari pajak penghasilan atau PPH dengan pengalihan Hak atas bangunan atau tanah yang dikenakan atas dasar pada nilai transaksi atau nilai pengalihan. Dikatakan sebagai progesif karena sasarannya adalah tanah kepemilikan kedua atau tanah nganggur. Meski demikian, pajak tersebut pun juga mempunyai kelebihan serta kekurangan. Jenis pajak yang disebut ideal adalah karena adanya pengenaan pada keuntungan serta lebih fair.

Kelemahan dari capital gain tax yaitu adanya ketersediaan berbasis data, dimana harga data dalam perolehan tanah serta data kepemilikan, sehingga butuh integrasi mengenai data kepemilikan juga data nilai tanah yang baik, Ditjen pajak dan BPN yang sinergi. Tidal idealnya pajak final progesif terjadi karena basis transaksinya orang yang cenderung menjauhi nilai pasar, sehingga tantangannya perlunya persesuaian NJOP yang terus berkelanjutan hingga mendekati pada harga pasar. Dari hal tersebut seharusnya pemerintah dapat melakukan skema pajak yang akan dikenakan setiap tahunnya tentu dengan tarif progesif, misal seperti tarif kendaraan. Hal ini tentu dengan tujuan agar menjadikan insentif orang agar dapat mengusahakan atau menjual lahannya.

Pajak Bumi Bangunan atau PBB dapat dijadikan sebagai pilihan yang mungkin bisa dilakukan, akan tetapi kembali lagi pada problem inkompatibilitas Otonomi Daerah, pada PBB pedesaan dan perkotaan merupakan domain pemda. Perubahan tersebut harus berdasarkan Undang-Undang dan adanya koordinasi pengaturan agar adil. Apabila hal ini diterapkan, maka pihak yang paling rugi adalah para pengelola di kawasan industri, karena untuk bisa membangun satu industri saja memerlukan lahan ratusan hektare. Para pengelola di kawasan industri membangun lahannya secara keseluruhan agar terhindar dari pajak progesif tanah. Untuk menjual kawasan industri pun juga tidak akan mungkin dilakukan, karena tidak sesuai pada rencana bisnis yang telah di targetkan. Sedangkan untuk membangun sebuah industri pun juga memerlukan perencanaan yang benar-benar matang dan perlunya insentif pemerintah. Karena membangun sebuah industri memanglah membutuhkan waktu yang tentu sangat panjang. Dalam membangun kawasan industri pun juga perlu banyak persiapan, seperti, pemerintah harus buka jalan, pemerintah lah yang menyiapkan listrik, gas dan juga harus menjaga Zoning karena hal tersebut implikasi pada masyarakat yang ada disekitar, apalagi dengan adanya limbah industri yang akan berdampak negatif pada masyarakat sekitar.

Tanah yang tidak digunakan atau tanah yang menganggur, yang banyak mengatakan bahwa hal tersebut untuk investasi, ada juga yang memanfaatkan tanah nganggur untuk meraih keuntungan dengan mempermainkan harga, sehingga apabila pihak lain atau pemerintah akan menggunakan tanah kosong tersebut menjadi terhambat dengan harga yang sangat menjulang tinggi. Tidak hanya itu, hal tersebut juga cenderung dapat menghambat setiap aktivitas ekonomi. Dampak yang akan di dapat tentu membuat kesenjangan terhadap pendapatan masyarakat kaya dan miskin menjadi semakin jomplang.

Hal yang dilakukan seharusnya ada himbauan dari pemerintah untuk memanfaatkan tanah kosong tersebut dengan cara melakukan kegiatan yang produktif atau dengan dibangun sebagai infrastruktur yang dapat dijadikan sebagai sumber ekonomi yang baru. Alangkah baiknya jika permasalahan ini segera diatasi oleh pemerintah dengan menggunakan instrumen pajak, agar dapat mengubah perilaku masyarakat.

Di dalam ilmu perekonomian, bahwa disetiap pengenaan pajak pada hakikatnya menjauhkan kita pada titik optimal pemanfaatan sumber daya yang ada, tentu hal ini perlu dimaklumi. Apalagi bila pajak yang dikenakan secara langsung terhadap pada konsumsi atau produksi yang akan diterapkan ke dalam bentuk pajak atas transaksi, tentu hal ini dapat berdampak kerugian yang ditanggung jika dihitung secara keseluruhan dari semua pihak yang ikut terlibat, seperti: pemerintah, penjual serta pembeli. Akan tetapi pajak juga di perlukan dalam mengubah perilaku masyarakat agar lebih efisien dan efektif serta pajak juga dibutuhkan untuk penerimaan negara. Sehingga sangat dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk meyakini suatu perilaku yang memang kurang baik.

Disisi lain pemerintah sedang melakukan program perumahan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan kenaikan harga jual akibat pengenaan pajak baru, tentu hal ini tidaklah diinginkan oleh seluruh rakyat. Yang perlu diketahui, bahwa hal ini yang hanya bisa membeli rumah hanyalah masyarakat yang berpenghasilan tinggi sebagai investasi atau untuk tujuan spekulatif. Sehingga tanpa adanya invertensi dari pemerintah, maka masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak akan mampu untuk membeli rumah. Jangan sampai hal yang sudah menjadi niat baik mengenai rencana pajak progesif tanah justru akan membuat masyarakat semakin merasa dipersulitkan dalam penghasilannya yang minim.

Memang pada teori yang ada, bahwa pengenaan pajak bisa mengubah perilaku seseorang karena naiknya resiko perilaku setelah pengenaan pajak. Seseorang berfikir dalam membeli tanah, mereka dapat menjualnya kembali dan tentu dengan harga yang tinggi setelah mengeluarkan biaya. Meskipun telah dikenakan pajak, para spekulan tersebut tetap akan beraksi dalam menjual tanah dengan harga yang masih tinggi dengan keuntungan yang besar pula.

Dengan membaca uraian di atas, tentu bisa memaklumi rencana adanya pajak progesif tanah yang tidak dapat dilakukan dengan mudah. Sebenarnya permasalahan yang terjadi adalah kenaikan pada harga tanah yang terus mengalami kenaikan dan tidak dapat terkontrol. Kenaikan yang terjadi karena pertumbuhan dalam permintaan yang melebihi dari penawaran. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut turunkan permintaan atau bahkan naikkan penawaran. Meskipun tujuan yang dilakukan ini sangatlah mulia. Akan tetapi sangat dibutuhkan adanya kajian akademis untuk memadai sebelum ketentuan ini diberlakukan.

pajak progresif tanah

SEO enthusiast since 2009 | Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.
Continue reading
djp pajak di indonesia
Pajak

Sekilas Tentang DJP Pajak dan Perpajakan di Indonesia

Setiap warga negara di Indonesia harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku. Salah satu kewajiban warga negara adalah untuk membayar pajak kepada negara. Pajak sendiri merupakan pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara dan kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum dan pemerintah. Lembaga yang mengurus sistem perpajakan dan kebijakan pajak di Indonesia adalah DJP Pajak.

 

DJP Pajak adalah direktorat jenderal yang berada di bawah naungan Kementrian Keuangan Indonesia dengan tugas untuk bisa merumuskan dan melaksanakan standardisasi dan kebijakan teknis di bidang perpajakan. DJP sendiri merupakan singkatan dari Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk menyelenggarakan berbagai macam fungsi yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia.

 

Berikut ini beberapa penyelenggaraan fungsi dari DJP Pajak:

 

  • Merumuskan kebijakan dalam bidang perpajakan.
  • Melaksanakan berbagai macam kebijakan dalam bidang perpajakan.
  • Merumuskan standar, pedoman, kriteria, norma dan juga prosedur dalam bidang perpajakan.
  • Memberikan bimbingan teknis serta evaluasi dalam bidang perpajakan.
  • Melaksanakan administrasi DJP Pajak.

 

Setelah sekilas menyinggung terkait tugas dan juga fungsi dari DJP Pajak, maka Anda pun juga perlu mengetahui berbagai hal tentang pajak karena sebagai warga negara, membayar pajak adalah wajib. Pajak sendiri merupakan pungutan wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk negara dan kemudian bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat umum dan pemerintah. Meski memang rakyat yang membayar pajak tidak bisa merasakan manfaatnya secara langsung, namun hal ini sangat wajar mengingat pajak diperuntukkan bagi kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

 

Pajak adalah salah satu dari banyak sumber dana milik pemerintah yang bisa digunakan untuk melaksanakan pembangunan, baik pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah. Pemungutan pajak bersifat memaksa karena memang telah diatur oleh Undang-Undang. Pajak sendiri adalah kontribusi kepada negara yang dilakukan oleh badan atau pribadi yang bersifat memaksa berdasar Undang-Undang dan bisa dipakai untuk dapat memakmurkan rakyat. Dari segala definisi tersebut, maka ciri-ciri pajak adalah:

 

  • Pajak adalah kontribusi wajib oleh warga negara kepada negara. Dengan begitu, setiap warga negara berkewajiban dalam membayar pajak. Meski begitu, terdapat syarat dan ketentuan tertentu untuk warga negara yang berkewajiban membayar pajak, salah satunya adalah warga negara tersebut memiliki penghasilan yang tidak kena pajak sebesar lebih dari Rp 2.050.000 per bulannya. Dengan begitu, apabila Anda adalah seorang pegawai atau karyawan yang memiliki pendapatan lebih dari 2 juta per bulan, maka sudah diwajibkan membayar pajak. Sedangkan jika Anda pengusaha, maka penghasilan yang akan dikenakan adalah 1% dari total penghasilannya.
  • Pajak bersifat memaksa untuk seluruh warga negara yang sudah memenuhi syarat subyektif dan obyektif. Bahkan dalam undang-undang telah dijelaskan barang siapa yang dengan sengaja tidak membayar pajak maka bisa diberikan sanksi baik secara administratif maupun hukum pidana.
  • Berbeda halnya dengan retribusi dimana warga negara akan langsung mendapatkan manfaat, seperti parkir, maka pajak tidak demikian. Warga negara yang membayarkan pajak tidak bisa menerima manfaat secara langsung terhadap pembayarannya karena pajak digunakan untuk kepentingan umum sehingga yang menerima manfaat adalah masyarakat secara umum. Biasanya dana dari pajak digunakan untuk memperbaiki jalan raya, memberikan fasilitas kesehatan yang murah atau gratis, biaya pendidikan gratis dan masih banyak lagi.
  • Pajak telah diatur di dalam undang-undang secara keseluruhan mulai dari mekanisme, perhitungan, pelaporan dan juga pembayarannya.

 

Sebagai sumber pendapatan untuk negara yang utama, maka pajak memiliki nilai yang strategis dalam segi perspektif ekonomi. Hal ini menjadikan pajak bisa dilihat dari 2 perspektif, yaitu:

 

  • Pajak dilihat dari perspektif ekonomi – hal ini dapat dinilai dari peralihan sumber daya dari sektor warga negara ke sektor publik. Dengan begitu pajak bisa memberikan gambaran dimana adanya perubahan situasi yaitu berkurangnya kemampuan suatu individu dalam menguasai sumber daya untuk menguasai kepentingan barang dan jasa, serta bertambahnya kemampuan keuangan dalam negara untuk menyediakan barang dan juga jasa publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.
  • Pajak dilihat dari perspektif hukum – pajak dilihat dari perspektif hukum terjadi lantaran akibat dari adanya ikatan yang dapat timbul lantaran undang-undang sehingga timbullah kewajiban awal warga negara untuk menyetorkan uang dalam jumlah tertentu kepada negara. Disini, negara bisa memiliki kekuatan untuk bisa memaksa karena pajak tersebut nantinya akan dipergunakan untuk bisa menyelenggarakan pemerintahan. Dengan begitu dapat diperjelas jika pajak menjamin kepastian hukum baik untuk petugas, pengumpul pajak dan warga negara.

 

Meski memang manfaatnya tidak dapat secara langsung dirasakan oleh seluruh warga negara, namun pajak memang diakui memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan bernegara. Pajak ini adalah sumber pendapatan negara yang nantinya bisa dipergunakan untuk membiayai pengeluaran yang dibutuhkan. Pengeluaran ini termasuk juga pengeluaran untuk berbagai kepentingan dan pembangunan.

 

Berikut ini beberapa fungsi dari pajak:

 

  • Fungsi anggaran – pajak adalah sumber pendapatan negara yang didapat dari mengumpulkan dana dari wajib pajak untuk kas negara yang bisa dipakai untuk membangun kepentingan nasional ataupun untuk keperluan pengeluaran negara yang lain. Dari sini bisa diambil kesimpulan jika pajak adalah sumber pendapatan yang bertujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan negara.
  • Fungsi mengatur – pajak juga memiliki fungsi mengatur dan melaksanakan kebijakan negara di lapangan sosial dan juga ekonomi sehingga biasa disebut fungsi regulasi. Fungsi mengatur ini jika dijabarkan bisa dipergunakan untuk:

 

  • Pajak bisa digunakan untuk penghambat laju inflasi.
  • Pajak bisa digunakan sebagai alat yang dapat mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor.
  • Pajak bisa digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap barang yang diproduksi dari dalam negeri, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.
  • Pajak bisa mengatur dan juga menarik investasi modal sehingga perekonomian negara bisa lebih produktif dan terbantu.

 

  • Fungsi pemerataan – pajak bisa digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.
  • Fungsi stabilisasi – pajak juga bisa digunakan sebagai alat untuk menstabilkan keadaan perekonomian negara, misalnya mengatasi inflasi dengan pemerintah menetapkan pajak tinggi agar jumlah uang beredar di masyarakat pun bisa dikurangi. Sedangkan jika mengatasi deflasi, maka pemerintah bisa melakukannya dengan menurunkan tarif pajak agar jumlah uang yang beredar bisa teratasi.

 

Fungsi pajak tersebut adalah fungsi yang umum dapat dijumpai di berbagai negara di dunia. Namun untuk Indonesia sendiri, pemerintah lebih menitikberatkan kepada fungsi anggaran dan fungsi regulasi. Lembaga pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab untuk bisa melakukan pengelolaan pajak di negara Indonesia adalah DJP Pajak yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan. Tanggung jawab dalam kewajiban untuk bisa membayar pajak sendiri diserahkan kepada masyarakat yang disesuaikan dengan sistem self assessment dan telah diatur dalam sistem perpajakan di Indonesia.

 

SEO enthusiast since 2009 | Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.
Continue reading