Ini 7 Perbedaan Fintech Legal dan Ilegal

Maret 2019, Satgas Waspada Investasi kembali menghentikan kegiatan usaha 168 entitas peer to peer lending yang belum terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK. Namun, masih ada beberapa fintech ilegal yang masih beroperasi. Sebenarnya apa sih bedanya antara fintech legal dan fintech ilegal?

1. Regulator

Fintech ilegal gak punya regulator atau badan pengawas sehingga gak ada yang mengontrol kegiatan usahanya. Bayangin, kalau kamu menjadi nasabah di fintech jenis ini dan tiba-tiba tersandung masalah, mau mengadu ke mana?

Nah, kalau fintech legal pastinya sudah punya regulator resmi dari pemerintah yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK ini yang bakal mendata dan mengatur fintech agar beroperasi sesuai aturan. Fintech yang sudah memenuhi syarat dari OJK bakal mendapatkan status terdaftar dan diawasi serta berizin OJK.

2. Asosiasi

Fintech ilegal tidak terdaftar di asosiasi resmi pemerintah manapun. Sementara itu, fintech legal terdaftar di asosiasi resmi pemerintah yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Dengan bergabungnya fintech di AFPI, mereka akan mendapatkan berbagai pelatihan dan sertifikasi.

3. Biaya

Fintech ilegal biasanya membebankan biaya dan denda keterlambatan sangat besar bagi nasabah. Parahnya lagi, hal ini gak tertera dari awal perjanjian. Artinya, fintech ilegal ini gak transparan kepada nasabah tentang besarnya biaya dan denda.

Kalau fintech legal, dari awal nasabah bakal tahu berapa besar biaya dan denda yang harus dibayarkan nasabah. AFPI membatasi bunga harian maksimal 0,9% dan total seluruh biaya termasuk denda maksimal 100% dari nilai pokok pinjaman.

Bahkan, ada fintech legal yang memiliki simulasi kalkulator pinjaman berikut jumlah nominal akhir termasuk biaya layanan dan denda yang harus dibayarkan. Semua dijelaskan secara transparan baik di website maupun di aplikasi mobile-nya.

4. Penagihan

Bagian penagihan atau collection pasti dimiliki perusahaan fintech. Bedanya adalah cara masing-masing bagian penagihan ketika menghadapi nasabah. Untuk fintech ilegal, mereka cenderung menggunakan cara penagihan yang kurang menyenangkan. Maklum, mereka gak punya regulator atau asosiasi yang mengatur kegiatan operasionalnya.

Di fintech legal, divisi penagihannya wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih oleh AFPI. Hal ini akan membuat tenaga penagih memiliki SOP yang jelas dan tentunya dengan cara-cara yang sesuai aturan.

5. Lokasi kantor

Fintech ilegal gak punya kantor fisik yang jelas di Indonesia. Bahkan, beberapa di antaranya cuma punya kantor di luar negeri yang sama-sama gak jelas juga. Sementara itu, fintech legal diwajibkan memiliki kantor fisik di Indonesia. Kantor fisik tersebut juga wajib terdaftar di Google Maps. Hal ini untuk membantu nasabah yang memiliki kendala dan ingin datang langsung ke kantor.

6. Layanan konsumen

Layanan konsumen itu penting agar nasabah bisa nyaman ketika ingin menyampaikan kendalanya. Sayangnya, di fintech ilegal, layanan pengaduan konsumen tidak ada. Jadi, jika ada kendala, nasabah gak bisa mengadu ke mana-mana.

Di fintech legal, mereka memiliki layanan pengaduan konsumen. Jam kerjanya juga jelas. Hal ini akan membuat nasabah nyaman ketika terkendala sesuatu terkait layanan di fintech tersebut.

7. Akses pribadi

Nah, ini yang sempat ramai dibicarakan publik. Banyak aplikasi mobile fintech ilegal yang mengakses seluruh data pribadi nasabah. Misalnya, akses ke kontak telepon. Gak heran ada banyak kasus nasabah yang telat bayar dan sulit dihubungi. Akhirnya yang ditagih adalah teman atau atasan karena mereka memiliki akses ke kontak telepon nasabah.

Di fintech legal, akses di aplikasi mobile kepada nasabah sangat dibatasi. Saat ini, fintech legal hanya boleh mengakses “camilan” (camera, microphone, dan location). Ketiga akses ini menjadi syarat agar nasabah bisa terverifikasi datanya.